Beberapa Titik Kritikal Dalam RPP Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Khususnya Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

Konsep RPP tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan mempunyai titik-titik kritikal yang perlu dicermati. Konsep RPP itu adalah produk pembahasan di Ruang Menteri dan kemudian diedit bersih lagi oleh Pokja RPP pada tanggal 28 April 2008. Penulis mencoba membandingkan dengan azas legalitas yang mendahuluinya, yakni Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, serta UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Ada Apa Denganmu?

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah lahir kerena tuntutan dan amanat otonomi daerah. Agar dapat memberikan peran pertimbangan (advisory), pendukung (supporting), dan sekaligus mengontrol (controlling) penyelenggaraan urusan pendidikan yang telah diserahkan kepada daerah, maka dibentuklah lembaga mandiri yang bernama generik Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah. Dewan Pendidikan dibentuk di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Sedang Komite Sekolah dibentuk di tingkat satuan pendidikan sekolah/madrasah.

Menyaksikan Pemilihan Pengurus Komite Sekolah SD Negeri Jono 2 dan SD Negeri Wonorejo 2 di Kabupaten Sragen

Jika selama ini proses dan mekanisme pembentukan Komite Sekolah baru difahami secara teoritis, maka kali ini penulis memperoleh pengalaman dalam praktik di lapangan. Penulis dapat menyaksikan dengan mata dan kepala sendiri, bahkan dengan kepala dan hati sendiri, tentang proses dan mekaniseme pembentukan dan pemilihan pengurus Komite Sekolah yang benar-benar demokratis, transparan, dan akuntabel.

Prospek Keberadaan dan Peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah di Masa Depan

Ibarat layar telah terkembang, pantang pulang sebelum menang. Itulah kira-kira ungkapan kata yang tepat untuk menggambarkan keberadaan dan prospek Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah di Indonesia pada saat ini. Di negara Kanada konon terdapat Board of Education dan School Council. Di Australia Barat (West Australia) terdapat School Committee. Di beberapa negara bagian di Amerika Serikat juga terdapat Parent Teacher Association (PTA). Di negeri jiran Malaysia terdapat Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG). Di Indonesia sendiri mula-mula terdapat Persatuan Orangtua Murid dan Guru (POMG) dan kemudian terdapat Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) yang pendiriannya, AD dan ART-nya telah disiapkan oleh pemerintah.

Mengapa Proses Pergantian Pengurus Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Tidak Berjalan Lancar?

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah kini sudah berusia empat tahunan. Ini berlaku bagi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang ketika itu segera dibentuk menyusul terbitnya Kependiknas Nomor 044/U/2006 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Setelah melalui tahapan kegiatan sosialisasi dan fasilitasi pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, akhirnya hampir di setiap kabupaten/kota telah terbentuk Dewan Pendidikan. Bahkan beberapa daerah provinsi, dengan inisiatif sendiri, juga telah membentuk Dewan Pendidikan. Walhasil, Komite Sekolah pun juga telah dibentuk di hampir semua satuan pendidikan. Ketentuan persyaratan tentang harus adanya Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam proses penerimaan hibah (block grant) telah ikut mempercepat proses pembentukan lembaga mandiri ini.

Butir-butir Tanya Jawab Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

Pada tanggal 16 – 17 Desember 2006, Dewan Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengadakan kegiatan rapat koordinasi yang diikuti oleh Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota seluruh daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam kegiatan tersebut telah dibuka acara tanya jawab antara peserta dengan penulis, yang mewakili Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Hasil tanya jawab tersebut dapat direkam dalam sepuluh butir tanya jawab sebagai berikut: