Membandingkan Beberapa Konsep dan Kebijakan Pendidikan

Tulisan
singkat ini mencoba untuk membandingkan tentang konsep dan kebijakan
pendidikan di Indonesia dan Malaysia. Konsep dan kebijakan itu lahir
dari proses kronstruksi dan rekonstruksi komponen-komponen pendidikan,
baik masukan kasar (raw input), masukan instrumental (instrumental
input), dan masukan lingkungannya (environmental input). Konsep dan
kebijakan pendidikan merupakan satu strategi untuk mencapai tujuan
pendidikan. Konsep dan kebijakan itu dilaksanakan di lapangan dalam
bentuk program dan kegiatan. Kebijakan pendidikan pada hakikatnya
merupakan keputusan-keputusan formal-institusional dalam bidang
pendidikan. Keputusan-keputusan itu memang dirumuskan secara bersama,
dan oleh karena itu menjadi konsesus dan komitmen bersama untuk
dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Dalam hal ini, Malaysia
telah memiliki standar prosedur operasional baku dalam merancang konsep
dan kebijakan pendidikannya.

Kebijakan dan Gagasan Baru PPPG Matematika Yogyakarta

Jika
mengacu kepada ketentuan tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP), maka kebijakan berarti cara untuk mencapai tujuan
instansi. Pengertian kebijakan dalam tulisan ini juga berarti
keputusan-keputusan formal yang telah dirumuskan oleh instansi, yang
berbentuk sebagai kesepakatan-kesepakatan atau konsensus instansional,
yang akan menjadi pedoman atau acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi instansi. Sementara gagasan dalam tulisan ini diartikan sebagai
pikiran-pikiran, atau ide-ide yang muncul dan kemudian disepakati oleh
instansi untuk dapat diimplementasikan di masa depan dalam rangka
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga.

Standar Kelulusan UAN Matematika dan Nilai Kejujuran

Pelaksanaan
Ujian Akhir Nasional (UAN) masih akan berlangsung beberapa bulan lagi
dalam tahun pelajaran 2004 ini. Namun demikian, tanggapan tentang UAN
sudah mulai sedikit memanas lagi, bak memanasnya kegiatan kampanye
Pemililu 2004. Di Kalimantan para siswa turun ke jalan menuntut
penundaan Kepmen No. 157 tentang standar kelulusan UAN (SCTV, 12 Maret
2004). Apa pun respon itu sudah barang tentu harus dipandang sebagai
satu bentuk aspirasi dan partisipasi aktif masyarakat yang memang amat
diperlukan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan.

Agenda Prioritas Dewan Pendidikan Provinsi

Provinsi Jawa Tengah kelihatannya tidak mau kalah dengan Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), khususnya dalam hal pembentukan Dewan
Pendidikan Provinsi. Bedasarkan Surat Keputusan Nomor 136 Tahun 2004,
Provinsi DIY telah membentuk Dewan Pendidikan Provinsi. Menyusul
kemudian. pada tanggal 1 Maret 2004 yang lalu. Gubernur Provinsi Jawa
Tengah mengesahkan pembentukan Dewan Provinsi Jawa Tengah. Struktur
oraganisasi Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ini terdiri atas
sepuluh orang Penasihat dan sepuluih orang yang duduk dalam
kepengurusan. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ini
dipercayakan kepada Prof. Dr. Retmono (Republika,5 Maret 2004).

Catur Darma PPPG Matematika Yogyakarta

Jika Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dapat diibaratkan
sebagai pabrik yang menghasilkan guru, maka lembaga diklat guru dapat
diibaratkan sebagai bengkel resminya. Sedang lembaga pendidikan sekolah
adalah sebagai penggunanya. Itulah paradigma pendidikan yang selama ini
melekat kepada peran dan fungsi LPTK, lembaga diklat, serta lembaga
pendidikan sekolah, mulai dari TK sampai sekolah menengah. Paradigma pre-service training and education, in service training, dan on the job training
tersebut menjadi satu kesatuan komponen yang saling terkait dan
bersifat suplementer (yang satu menutupi kekurangan yang lainnya).

Jamsostek di Indonesia dan KWSP di Malaysia

Tulisan ini disusun khusus untuk mengikuti lomba artikel yang diadakan
oleh PT. Jamsostek (Persero). Sesuai dengan ketentuan yang ada, panjang
tulisan ini hanya empat halaman. Selama menjadi kepala sekolah
Indonesia hampir selama lima tahun lamanya di Malaysia, kinerja KWSP
(Kumpulan Wang Simpanan Pekerja) di Malaysia cukup menarik untuk
dijadikan pelajaran bagi kinerja PT JAMSOSTEK di Indonesia.

Gotong Royong

Kabinet Gotong Royong telah dilantik oleh Presiden Megawati
Sukarnoputri pada Hari Kamis, tanggal 9 Agustus tahun 2001. Sejak itu
kata gotong royong hidup kembali setelah sekian lama nyaris hilang
dalam kbasanah bahasa lisan dan tulisan. Memang ia tidak sepenuhnya
hilang, karena dalam pergaulan sosial dalam masyarakat, kosa kata itu
masih sering kita dengarkan. Frekuensi penggunaannya menurun karena
faktor sosekbud.

Program Kemitraan Kepala Sekolah SMA Di Kawasan Barat Indonesia (KBI) Dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI)

Terus
terang, penulis tidak mengetahui secara mendetail asal usul program
yang cukup bagus ini. Apalagi kalau ditanya tentang studi kelayakannya,
siapa tim atau kelompok kerja yang telah menghasilkan program ini, dan
seberapa jauh studi kelayakan itu telah dilaporkan kepada khalayak,
termasuk bagaimana respon masyarakat terhadap hasil studi tersebut.
Tetapi sekali lagi, secara sepintas, kita melihat bahwa kebijakan
seperti ini dapat dinilai sebagai kebijakan inovatif, yang memiliki
nilai strategis untuk menghilangkan, atau setidaknya mengurangi,
disparitas mutu pendidikan di negeri ini.