Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam PP Nomor 17 Tahun 2010

Oleh Suparlan *)

Sekolah-sekolah kita terletak pada jantung masyarakat. Mereka memiliki satu tradisi yang kaya tentang keikutsertaan orangtua dan masyarakat dalam pendidikan
(Menteri Pendidikan dan Pelatihan, Ontario, Kanada)

Di masa sekarang dan akan datang pengelolaan pendidikan harus lebih demokratis dalam bentuk memberikan otonomi seluas-luasnya kepada masyarakat. Saat ini pemerintah sedang menggulirkan kebijakan otonomi pendidikan. Ini merupakan momentum bagi masyarakat untuk berpartisipasi tidak saja dalam aspek manajemennya, lebih penting lagi adalah dalam memperkaya muatan pendidikan dengan wacana kultural, sosial, agama, dan lain sebagainya yang berkembang di lingkungan sekitarnya
(Abdul Malik Fajar)

Komite Sekolah merupakan forum pengambilan keputusan bersama antara sekolah dan masyarakat dalam perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi program kerja yang dilakukan oleh sekolah
(Indra Jati Sidi)

Peristiwa yang paling buruk (di dunia ini) adalah jika sekolah dijalankan dengan metode ancaman, paksaan, dan otoritas semu
(Albert Einstein)

Barang siapa berani mengajar, dia tidak boleh berhenti belajar
(John Cotton Dana)

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah kini sedang laris menjadi pilihan untuk tajuk penelitian mahasiswa pascasarjana. Seorang mahasiswa S2 yang sedang menulis tesis, secara spontan mengajukan pertanyaan yang amat mendasar kepada penulis. Mengapa harus dibentuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah? Padahal kita sudah mempunyai Kementerian Pendidikan Nasional yang memang bertugas dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Mahasiswa ini juga memberikan alasan, karena negara telah mempunyai Dinas Pendidikan mulai di tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten, bahkan juga telah ada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di tingkat kecamatan, yang dibentuk memang untuk melaksanakan urusan pendidikan di daerahnya masing-masing.

Sejak tahun 2002 kebetulan penulis memang terlibat dalam proses kelahiran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Sebagaimana telah kita ketahui, proses kelahiran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah adalah Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Salah satu landasan hukum yang melahirkan Kepmendiknas tersebut antara lain adalah UU Nomor 25 Tahun 2000  tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2001 – 2005. Bab VII tentang Pendidikan dalam UU tersebut, antara lain mengamanatkan bahwa untuk melaksanakan desentralisasi bidang pendidikan perlu dibentuk ”dewan sekolah” di setiap kabupaten/kota, yang kemudian lebih dikenal dengan nama generik ”dewan pendidikan”. Kemudian di setiap satuan pendidikan dibentuk “komite sekolah/madrasah”.

Untuk menjawab pertanyaan yang sangat mendasar tersebut, perlu dijelaskan tentang perubahan paradigma pelaksanaan urusan pemerintahan di negeri ini sejak kelahiran UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Hampir semua urusan pemerintahan di negeri ini telah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, kecuali tiga urusan, yakni urusan politik luar negeri, keuangan, dan agama.

Dengan demikian, pendidikan termasuk urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk melaksanakan urusan dalam bidang pendidikan, komponen masyarakat tidak boleh tidak harus diajak bicara, harus ikut dilibatkan, mulai dari memberikan masukan dalam perencanaan dan juga dalam pengawasan dan penilaian program pendidikan. Itulah sebabnya dalam pelaksanaan urusan pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional, termasuk Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabu-paten/Kota harus melibatkan komponen masyarakat sebagai mitra kerja sama. Termasuk satuan pendidikan, kepala sekolah juga harus menjalin hubungan dan kerja sama dengan komponen masyarakat yang bergabung dalam komite sekolah/madrasah.

Peran Serta Masyarakat

Apakah masyarakat memang memiliki peran dalam urusan pendidikan? Kalay ya, apa saja peran tersebut? Dalam Pasal 188 (2) PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, peran serta masyarakat telah dirumuskan sebagai berikut. Masyarakat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Oleh karena itu,  masyarakat mempunyai peran dalam bentuk (a) penyediaan sumber daya pendidikan, (b) penyelenggaraan satuan pendidikan, (c) penggunaan hasil pendidikan, (d) pengawasan penyelenggaraan pendidikan, (e) pengawasan pengelolaan pendidikan, (f) pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya; dan/atau (g) pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya. Cukup banyak dan beragam kemungkinan peran yang dapat ditunaikan oleh masyarakat dalam urusan pendidikan.

Siapa masyarakat siapa saja yang akan melaksanakan peran yang begitu berat tersebut? Pertanyaan ini dapat dijawab dalam rumusan Pasal 188 (1) bahwa ”Peran serta masyarakat meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan”. Bahkan dalam Pasal 188 (4) dinyatakan bahwa peran serta masyarakat secara khusus dapat disalurkan melalui dewan pendidikan tingkat nasional, dewan pendidikan tingkat provinsi, dewan pendidikan tingkat kabupaten/kota, komite sekolah, dan atau organ representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan. Itulah sebabnya, dewan pendidikan, mulai dari dewan pendidikan tingkat nasional, provinsi, sampai dengan kabupaten/kota, serta komite sekolah diposisikan menjadi wadah peran serta masyarakat yang paling dominan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan.

Fungsi Dewan Pendidikan

Dalam Pasal 192 (2) dengan tegas dijelaskan bahwa ”Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota”. Tampak jelas bahwa rumusan Pasal 192 (2) PP Nomor 17 Tahun 2010 merupakan penjabaran dari Pasal 56 (3) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang di dalam Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah disebutkan sebagai peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Sementara dalam Pasal 192 (3) disebutkan bahwa fungsi Dewan Pendidikan adalah meningkatkan mutu layanan pendidikan. Dengan cara bagaimana fungsi tersebut dapat dilakukan oleh Dewan Pendidikan? Ternyata fungsi Dewan Pendidikan masih juga  dilakukan dengan tiga peran, yaitu (1) memberikan pertimbangan, yang dalam Buku Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah disebut peran advisory agency atau badan yang memberikan pertimbangan, (2) memberikan arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, yang di dalam Buku Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah disebut sebagai suporting agency atau badan yang memberikan dukungan, serta (3) melakukan pengawasan pendidikan, sekali lagi yang dalam Buku Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dikenal dengan controlling agency atau badan yang melakukan pengawasan. Secara tegas, Pasal 192 (3) dinyatakan bahwa Dewan Pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional, dalam arti tidak dapat dipengaruhi dan diitervensi oleh pihak lain, termasuk oleh unsur birokrasi pendidikan.

Tugas Dewan Pendidikan

Dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 dijelaskan dengan lebih gamblang bahwa Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah mempunyai fungsi memberikan pertimbangan kepada birokrasi pendidikan. Pelaksanaan fungsi ini tidak akan dapat dilakukan jika Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah tidak memiliki data dan informasi atau bahan yang digunakan untuk memberikan pertimbangan itu. Oleh karena itu, dalam Pasal 192 (4) dijelaskan tentang tugas untuk memperoleh data dan informasi yang akan diserahkan sebagai bahan pertimbangan. Pasal ini menyebutkan bahwa: ”Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Menteri, gubernur, bupati/walikota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan”. Dalam ayat berikutnya, Pasal 192 (5) disebutkan bahwa ”Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 192 (4) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuam, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik”.

Sungguh, pertanggungjawaban pelaksanaan tugas yang sangat akuntabel, dan ternyata sistem ini sama persis dengan yang telah dilakukan oleh Board of Education di Amerika Serikat. Board of Education negara bagian Illinois, sebagai contoh, membuat laporan pertanggungjawaban tahunannya kepada masyarakat negara bagian Illinois sebagai berikut: To the community of State of Illinois ….. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 192 (5) tentang laporan pertang-gungjawaban publik kepada masyarakat merupakan ketentuan yang sangat patut dapat benar-benar dilaksanakan. Laporan pertanggungjawaban itu harus dibuat secara tertulis, dan laporan pertanggungjawaban itu disampaikan kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman (website), pertamuan, atau bentuk lainnya.

Unsur apa saja yang dapat menjadi pengurus Dewan Pendidikan?

Unsur apa saja yang dapat menjadi pengurus Dewan Pendidikan dijelaskan dalam Pasal 192 (6), yakni sebagai berikut: (a) pakar pendidikan, (b) penyelenggara pendidikan, (c) pengusaha, (d). organisasi profesi, (e) pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya; dan (f) pendidikan bertaraf internasional, (g) pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau (h) organisasi sosial kemasyarakatan.

Dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 juga disebutkan tentang proses rekrutmen pengurus Dewan Pendidikan Nasional, Dewan Pendidikan Provinsi, Dewan Pendidikan Kabupaten/ Kota, dan Komite Sekolah. Jumlah anggota pengurus Dewan Pendidikan Nasional paling banyak 15 orang, Dewan Pendidikan Provinsi paling banyak 13 orang, Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota paling banyak 11 orang, dan untuk Komite Sekolah paling banyak 15 orang. Proses pembentukan dan pemilihan pengurus Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah juga dijelaskan dalam beberapa pasal dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 tersbut, yakni dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang dibentuk untuk itu. Panitia Pemilihan melakukan rekruitmen sebanyak dua kali jumlah calon pengurus yang akan ditetapkan. Panitia Pemilihan Dewan Pendidikan Nasional memilih dan mengajukan 30 orang calon pengurus kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk kemudian Menteri Pendidikan Nasional menetapkan SK Dewan Pendidikan Nasional. Demikian juga, Panitia Pemilihan Dewan Pendidikan Provinsi memilih dan mengajukan 26 orang calon pengurus kepada gubernur untuk kemudian gubernur menetapkan SK Dewan Pendidikan Provinsi. Panitia Pemilihan Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota memilih dan mengajukan 22 orang calon pengurus kepada bupati/walikota untuk kemudian bupati/walikota menetapkan SK Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota. Hal yang sama, Panitia Pemilihan Komite Sekolah memilih dan mengajukan 30 orang calon pengurus Komite Sekolah, untuk kemudian kepala sekolah menetapkan SK Komite Sekolah. Lebih dari itu, proses rekrutmen yang dilakukan untuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah harus diumumkan secara terbuka melalui medie cetak, elektronik, dan laman.

Tampak dalam ketentuan  bahwa jumlah pengurus Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah adalah berjumlah gasal, dengan maksud agar bisa dilakukan pengungutan suara dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam pemilihan pengurus Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, khususnya ketua dan sekretaisnya, setelah proses pemilihan secara mufakat tidak dapat dilakukan. Selain itu, khusus untuk pemilihan pengurus Dewan Pendidikan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota, proses pengusulan calon pengurus tersebut harus mendapatkan persetujuan dari (a) organisasi profesi pendidik, (b) organisasi profesi lain, atau (c) organisasi kemasyarakatan.

Anggaran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

Satu aspek yang banyak ditanyakan adalah tentang sumber dana atau anggaran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Selama ini, Dewan Pendidikan melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan dana subsidi dari pemerintah pusat dan sebagian juga berasal dari anggaran dari pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Bahkan, pada tahun ini subsidi stimulan Dewan Pendidikan pun tidak diberikan lagi karena alasan keterbatasan anggaran. Dalam aspek anggaran ini, PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menyebutkan pada Pasal 192 (13) bahwa ”Pendanaan dewan pendidikan dapat bersumber dari (a) pemerintah, (b) pemerintah daerah, (c) masyarakat, (d) bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan/atau (e) sumber lain yang sah. Sumber dana tersebut juga secara eksplisit disebutkan untuk komite Sekolah.

Sangat disayangkan, ketentuan tentang anggaran ini telah menggunakan ”pasal karet” yang tertulis ”dapat bersumber”. Kalimat hukum seperti itu seyogyanya tidak digunakan. Pasal dengan nada yang mengharuskan saja belum tentu dilaksanakan secara bertanggung jawab, apalagi dengan kata ”dapat”. Selain itu, perihal sumber anggaran ini sebenarnya secara eksplisit perlu disebutkan sumber anggaran yang selama ini telah ikut menghidupi Dewan Pendidikan, yakni dari DUDI (dunia usaha dan dunia industri), khususnya dari sumber dana yang dikenal dengan CSR (corporate social responsibility). Dalam hal ini, perusahaan memiliki kewajiban untuk menyisihkan sedikit keuntangannya untuk kepentingan masyarakat, termasuk kepentingan pendidikan. Beberapa Dewan Pendidikan sudah mulai melaksanakan kerja sama dengan DUDI ini, dan beberapa di antaranya sudah berhasil.

Larangan dan Pengawasan

Dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ini juga terdapat ketentuan tentang larangan dan pengawasan. Kegiatan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah? Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah/madrasah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

  1. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
  2. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan;
  3. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
  4. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
  5. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

Larangan ini harus dimaknai sebagai upaya untuk menjauhkan diri dari kemungkinan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ikut-ikutan menumbuhsuburkan praktik korupsi dan KKN dalam pelaksanaan peran dan tugasnya untuk meningkatkan layanan pendidikan. Jangan sampai terjadi karena dengan alasan untuk melaksanakan peran dan tugasnya, lalu Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah juga melakukan cara-cara yang penuh nuansa koruptif dan KKN tersebut.

Malahan, kita memperhatikan bahwa Dewan Pendidikan lebih diposisikan sebagai agen pengawasan yang andal. Oleh karena itu Pasal 199 (1) menyebutkan bahwa: ”Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah”. Bahkan, pengawasan itu meliputi dua aspek penting, yakni pengawasan administratif dan pengawasan dari segi teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Sudah barang tentu, pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah bukanlah sebagai pengawasan fungsional, sebagaimana yang harus dilakukan oleh BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal, maupun pengawas fungsional yang lain di tingkat daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Penididkan dan Komite Sekolah adalah jenis pangawasan sosial atau masyarakat. Namun demikian, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah bisa saja meminta kepada lembaga independent auditor untuk membantu tugas Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, atas nama wadah peran serta masyarakat.

Akhir Kata

Demikianlah sekelumit telaahan terhadap beberapa pasal yang penting tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang tertuang dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Mudah-mudahan, tulisan singkat ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan sosialisasi kebijakan pemerintah tentang pendidikan di Indonesia, khususnya tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Amin.

*) Website: www.suparlan.com; E-mail: me [at] suparlan [dot] com.

Jakarta, 18 Maret 2010.

207 komentar

  1. Pendidikan Islam Untuk Anak Sd | Anakku Harapanku Dunia Akhiratku
    Des 06, 2016 @ 08:11:40

    […] Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 […]

    Reply

  2. Pendidikan Anak Di Usia Emas | Anakku Harapanku Dunia Akhiratku
    Des 04, 2016 @ 03:12:20

    […] Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 […]

    Reply

  3. Contoh Proposal Hukum Pidana Korupsi | Tugas Akhir Skripsi
    Des 02, 2016 @ 13:12:17

    […] Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 […]

    Reply

  4. Pendidikan Islam Anak Usia 3 Tahun | Anakku Harapanku Dunia Akhiratku
    Nov 30, 2016 @ 00:12:24

    […] Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 […]

    Reply

  5. Makna Pendidikan Anak Bagi Orang Tua Miskin | Anakku Harapanku Dunia Akhiratku
    Nov 26, 2016 @ 06:08:31

    […] Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 […]

    Reply

  6. Pendidikan Anak Dalam Quran | Anakku Harapanku Dunia Akhiratku
    Nov 26, 2016 @ 01:15:39

    […] Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 […]

    Reply

  7. Contoh Proposal Metode Penelitian Hukum Pidana | Tugas Akhir Skripsi
    Nov 25, 2016 @ 14:12:46

    […] Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 […]

    Reply

  8. Pendidikan Anak Orang Kaya | Anakku Harapanku Dunia Akhiratku
    Nov 25, 2016 @ 13:09:18

    […] Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 […]

    Reply

  9. Pendidikan Ramah Anak | Anakku Harapanku Dunia Akhiratku
    Nov 25, 2016 @ 03:10:13

    […] Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 […]

    Reply

  10. Pendidikan Anak Tanggung Jawab Orang Tua | Anakku Harapanku Dunia Akhiratku
    Nov 24, 2016 @ 19:08:29

    […] Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 […]

    Reply

  11. Pendidikan Anak Usia 2 Tahun | Anakku Harapanku Dunia Akhiratku
    Nov 24, 2016 @ 10:09:58

    […] Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 […]

    Reply

  12. Pendidikan Gibran Anak Jokowi | Anakku Harapanku Dunia Akhiratku
    Nov 22, 2016 @ 04:08:40

    […] Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 […]

    Reply

  13. Wacana Pendidikan Anak | Anakku Harapanku Dunia Akhiratku
    Nov 21, 2016 @ 04:08:15

    […] Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 […]

    Reply

  14. agus
    Nov 18, 2016 @ 02:04:07

    Salam Super pak Suparlan. saya mau tanya bolehkan jabatan Ketua Dewan pendidikan kota/kabupaten di jabat oleh anggota dewan? adakah landasan hukumnya? mohon pencerahan. salam super

    Reply

    • suparlan
      Nov 19, 2016 @ 08:52:37

      Mudah-mudahan pada akhir tahun ini akan lahir Permen tentang Komite Sekolah, dan kemudian disusul oleh Permen mengenai Dewan Pendidikan. Pertanyaan Anda mudah-mudahan akan diatur dalam Permen tersebut. Salam.

      Reply

  15. dede
    Nov 18, 2016 @ 00:50:32

    Assalamualaikum pak .
    Pak saya ingin bertanya di sekolah saya salah satu sekolah swasta SMK , kebetulan saya sendiri disini sebagai siswa dan saya sendiri juga yg mengalaminya ..
    Yg saya alami dan akan saya tanyakan yaitu saya mempunyai tunggakan dan sementara pihak sekolah sendiri menyebutkan bahwa siswa “Tidak boleh mengikuti ujian sebelum melunasi tunggakan2 tersebut” dan pihak sekolah memberlakukan peraturan itu baru baru ini , saya sendiri sampai saat ini tidak mengikuti UTS dan sampai hari ini sudah Kembali dilakukan Pekan Ulangan , yg dilakukan setiap bulan untuk mengevaluasi hasil belajar para siswa , dan saya tidak mengikuti nya lagi , bahkan tidak hanya saya , ada beberapa siswa/i yg tidak di perbolehkan ujian karena harus melunasi dulu tunggakan .
    Apakah ada peraturan seperti demikian ?
    Padahal saya sudah mencicilnya , tapi tetap tidak di perbolehkan .
    Terima kasih sebelumnya pak 🙂

    Reply

  16. Lulu
    Okt 08, 2016 @ 03:29:53

    Assalamualaikum Wr.Wb.
    Izin bertanya pak.. di Sekolah Saya Ada bayaran BIMBEL dan UN … apakah itu ada di peraturan pemerintahnya.., dn jka tidak ada apakah itu kebijakan yang tepat dri skolah. Sdangkan bnyak siswa yng tdak mampu.

    Reply

    • Fera
      Okt 17, 2016 @ 14:26:40

      Ass pak.saya mau tanya. Apa uang komite itu wajib dibayar untuk SD dan MTSN di payakumbuh sumatera barat.apa emang ada prosedurnya seperti itu pak. Trims

      Reply

  17. Doni
    Sep 23, 2016 @ 13:13:14

    Maaf pak saya mau tnya, apa masih di perbolehkan siswa/i SMK menjalani yg namanya “study Tour”? Adik saya mau menjalani UTS, tapi harus bayar angsuran biaya “Study Tour” Tersebut, jika tidak bayar, tidak akan diberikan kartu peserta UTS, padahal dlm rapat bersama pihak sekolah & wali murid, masa pembayaran terakhir itu pada bln Desember & bisa di bayar cash. Terima kasih

    Reply

    • suparlan
      Sep 30, 2016 @ 00:39:14

      Hal tersebut diatur dalam PROGRAM SMK yang ditetapkan bersama dengan Komite Sekolah.

      Reply

    • suparlan
      Sep 30, 2016 @ 00:39:14

      Hal tersebut diatur dalam PROGRAM SMK yang ditetapkan bersama dengan Komite Sekolah.

      Reply

  18. Anilda
    Sep 21, 2016 @ 12:49:11

    Saya mau tanya pak… Apakah memang ada peraturan pemerintah yang mengharuskan seorang pelajar SMP/MtsN memiliki Laptop pribadi…?
    mengingat tidak semua pelajar mampu untuk hal itu…
    Terimakasih

    Reply

    • suparlan
      Sep 21, 2016 @ 15:29:51

      Tentu tidak ada. Kalau pun ada kewajiban siswa SMP/MTs memiliki dan membawanya untuk proses belajar mengajar, harus dibicarakan oleh Komite Sekolah bersama sekolah, sehingga menjadi program sekolah, agar program seperti ini memperhatikan sisw yang berasal dari keluarga tidak mampu. Salam.

      Reply

  19. eno
    Jul 13, 2016 @ 02:54:10

    As wr wb, pagi pak,bagaimana jika ada salah satu sekolahan swasta global menjual barang bekas ke masyarakat, apakah itu ada pidananya,bagi keduanya yang menjualnya dan pembelinya.

    Reply

    • suparlan
      Jul 14, 2016 @ 12:07:33

      Ada tidaknya pidana ditentukan oleh legal tidaknya penjualan tersebut. Kepsek menjadi penanggungjawab sekolah bersama Komite Sekolahnya sebagai representasi masyarakat.

      Reply

  20. Iqbal fatra
    Mei 09, 2016 @ 17:17:33

    Ass pak
    Saya seorang pelajar di salah satu smk kimia, sekolah saya tersebut dibawah naungan kementerian perindustrian dan kemendikbud, setiap tahun sekolah saya meminta uang komite terhadap siswa/siswi nya, untuk tiap tahun uang komite yang dibayarkan turun 500 rb , untuk th pertama 3 jt an , sekolah saya pernah libur satu minggu karena semua guru nya pergi ke luar daerah alasannya karena ada pelatihan , tetapi cleaning service sekolah pun dibawa ke daerah tsb, kami protes , mereka bilang dana mereka pergi ke daerah tsb berasal dari pemerintah, apakah pemerintah mau mengeluarkan anggaran biaya perjalanan seperti pesawat dan hotel sebanyak itu untuk pelatihan bagi semua guru termasuk CS di sekolah saya ?
    Kami jg sering mendapat paksaan seperti harus melunasi segala macam bentuk administrasi sekolah untuk mendapatkan no ujian atau sejenisnya, kalau tidak kami tidak bs mengikuti ujian , yang baru baru ini kita dipaksa untuk membayar seperti melunasi administrasi sekolah untuk mendapatkan surat kelulusan , kalau tidak , kita tidak dapat bekerja di dunia industri , apakah itu termasuk ancaman ? Dan apakah dibolehkan hal seperti itu ?

    Yang paling kami curigai adalah, ketika perpisahan adik adik kelas kita dipungut sumbangan dan terkumpulah kira-kira hingga 15 jt, ketua osis memberikan dana tersebut ke pihak sekolah , lalu sekolah menurunkan dana hanya 10 jt sedangkan 5 jt mereka simpan mereka bilang untuk memperpanjang penyewaan tenda, ketika ketua osis menanyai dan meminta perihal laporan anggaran biaya 5 jt yg dipakai , pihak sekolah tidak mau memberikan , apakah itu sudah termasuk pelanggaran ??

    Maaf jika kepanjangan pak 😄😅, terimakasih atas informasinya

    Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Mei 18, 2016 @ 00:46:34

      Setiap sekolah seharusnya dibentuk komite sekolah/madrasah. Komite Sekolah adalah wadah peran serta masyarakat. Oleh karena itu, sebagai representasi masyarakat, semua kegiatan sekolah harus diprogramkan dalam RPS (Rencana Pengembangan Sekolah). Bahkan mulai dari merumuskan visi dan misi sekolah. Oleh karena itu program dan kegiatan sekolah harus sejalan dengan visi dan misi tersebut. Apakah kegiatan tersebut melanggar atau tidak sudah barang tentu harus dilihat dari program dan kegiatan yang sudah disepakati oleh sekolah dan komite sekolah. Salam.

      Reply

  21. Agoes silfie
    Mei 06, 2016 @ 17:13:47

    Ass..maaf,mohon pencerahan pengetahuan,,apakah pmog dlm sebuah ya2san sama dg komite sekolah?jika dlm ya2san prasekolah tidak transparan&byk pungutan yg tdk jelas,melalui media mnkah wali murid dpt mengkomplain??apa langsung dilaporkan ke kemenag daerah yg menaunginya??trimakasih,,

    Reply

    • suparlan
      Jul 14, 2016 @ 12:41:40

      POMG (persatuan orang tua murid dan guru) adalah nama sebelum dibentuk Komite Sekolah. Sekarang namanya Komite Sekolah. Prinsip manajemen Komite Sekolah adalah demokratis (program ditentukan bersama orang tua siswa) dilaksanakan secara transparan, dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Laporan yang penting kepada masyarakat. Laporan ke Kemenag perlu jika ada dana dari Kemenag.

      Reply

  22. ahmad arifien
    Apr 12, 2016 @ 03:23:04

    maaf pak mau tanya….syasalah satu guru di sebuah yayasan…
    sebenarnya apa saja yang harus di siapkan dalam menghadapi monitoring layanan pendidikan dan kemitraan anatara komite dan sekolah/madarsah

    Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Mei 18, 2016 @ 00:39:17

      Tentunya guru berada di bawah pembinaan kepsek, dan seturusnya kepsek di bawah pembinaan disdik. Kepsek seharusnya meminta anda untuk menyiapkan bahan tersebut. Kepsek dan ketua komite sekolah sebagai mitra membicarakan hal tersebut.

      Reply

  23. ahmad arifien
    Apr 12, 2016 @ 03:19:57

    siiiiiip

    Reply

  24. Fitriyah
    Apr 04, 2016 @ 08:22:03

    Mohon Jawabannya…..
    Apakah Dewan Pendidikan dan atau Komite sekolah wajib / harus / dapat dibentuk???
    Kalau wajib, dasarnya apa???
    Terima kasih atas semuanya

    Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Apr 16, 2016 @ 00:13:09

      Pastilah. Pasal 56 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Taat UU atau mangkir dari UU? Salam.

      Reply

  25. Laella
    Apr 01, 2016 @ 08:08:25

    Maaf pak ada tambahan lagi , untuk masalah itu tidak dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya . Pembayaran itu juga termasuk foto katalog . Pengumuman itu diberi tahu hari jum’at dan besok terakhir membayar sedangkan ujian besok senin sudah dilaksanakan . Saya termasuk keluarga kurang mampu bagaimana bisa besok saya langsung membayar sebesar itu pak .
    Terimakasih

    Reply

    • Suparlan Basir
      Apr 03, 2016 @ 10:09:32

      Masalah yang Ibu sampaikan sebenarnya harus dapat dipecahkan oleh seluruh pemangku kepentingan di sekolah, termasuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Ada tiga prinsip yang harus menjadi pedoman, yakni demokratis, transparan, dan akuntabel. Cobalah ibu bicara dengan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah setempat.

      Reply

      • Laella
        Apr 03, 2016 @ 14:26:57

        Iya terimakasih pak . Tapi saya ndak berani bilang pak , takut dipanggil kepala sekolah 😀

        Reply

  26. Laella
    Apr 01, 2016 @ 08:00:04

    Selamat siang pak , saya siswa kelas 9 SMP N I Bawen . Ingin bertanya tentang administrasi sekolah yang meliputi tes IQ,ijazah,SHU,warsanawarsa sebesar 495000 . Dan administrasi harus lunas sebelum ujian sekolah dan jika belum melengkapi dengan ancaman tidak mendapat kartu ujian yang sama saja tidak boleh ikut ujian sekolah kan ? Meskipun tetap diberi toleransi belum membayar penuh atau dengan surat pernyataan yang berisi tanggal berapa kami sanggup membayar.Apakah itu boleh dilakukan oleh sekolah negeri (SMP) ?
    Terimakasih

    Reply

  27. Abdul Latif
    Mar 18, 2016 @ 13:22:45

    Assalamualaikum. Wr wb. Pak saya pendatang baru, membaca tulisan bapak, saya tertarik untuk bertanya.
    di sekolahan kami itu lembaga yang berada dibawah naungan yayasan, pada tahun-tahun sebelumnya, untuk SK Panitia UN dan belum pernah mencantumkan pengurus atau ketua Yayasan masuk dalam tim Panitia. nah singkatnya, apakah harus/boleh ketua yayasan masuk dalam kepanitiaan UN atau US….? dan apakah ada dasar hukumnya…? mohon pencerahannya. Terima kasih….. Wassalam L-Tief

    Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Mar 21, 2016 @ 20:40:11

      Nahhh. Terus terang satu hal yang baru. Biasanya yang memasukkan unsur KS ke dalam kepanitiaan semacam itu adalah Penyusunan KTSP (waktu masih musim KTSP), PPDB (penerimaan peserta didik baru), dan sejenisnya. Perlu difahami bahwa Komote Sekolah adalah representasi orang tua/wali peserta didik dan masyarakat. Sepanjang itu dapat mewakili untuk tujuan demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas publik, menurut saya tidak ada masalah memasukkan Komite Sekolah dalam kepanitian apa saja. Yang jelas, Yayasan yang Bapak pimpin sangat aspiratif. Salam, Suparlan.

      Reply

  28. Yongky Gibran
    Mar 05, 2016 @ 13:31:37

    Mohon pencerahan nya.nama saya Yongky Gibran dari Serang Banten.
    Dulu jaman nya saya sekolah,setiap bagi raport semua siswa hanya datang utk mengambil raport tanpa ada embel-embel.
    Tp giliran anak saya saat ini setiap pengambilan raport awal nya setiap siswa harus membawa dua bungkus mie instan,kemudian tahun-tahun berikut nya malah tambah dua butir telur ayam.mungkin tahun-tahun berikut nya sekalian mangkuk ama panci dan kompor gas nya.
    Bagi wali murid yg berada mungkin gak keberatan,tp bagi wali murid yg penghasilan nya pas-pasan pasti akan stress melihat anak nya sampe nangis guling2 di depan pintu rumah nya cuma lantaran minta di beliin mie instan dan dua butir telur utk mengambil raport di sekolah nya.
    Pertanyaan nya….
    Apakah dari pihak dinas pendidikan memang memerintahkan atau apakah ini ada dasar hukum nya ?
    Apa langakah dari pihak terkait dengan masalah ini?
    Kalo melihat dari esensi dan hakikat guru itu,bukan kah guru itu di kenal sebagai “pahlawan tanpa tanda jasa”?
    Terima kasih atas perhatian nya

    Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Mar 06, 2016 @ 23:14:51

      Saya baru dengar dari cerita dari Pak Yongky ini. Tentu saja tidak ada dasar hukumnya. Malah ada permendikbud tentang larangan mengadakan pungutan, tetapi kalau sumbangan tidak ada larangan. Saran saya, sebaiknya Pak Yongky terlibat saja di komite sekolah. Pak Yongky bisa memperbaiki komite sekolah yang seperti itu. Ikutlah berperan agar sekolah menjadi taman yang menyenangkan bagi anak.

      Tolong lain kali sebutkan dari sekolah mana, dst.

      Reply

  29. sarifah
    Feb 24, 2016 @ 11:38:45

    Selamat malam pak
    Saya sarifah ibu dari 5 anak &anak saya yg bernama sulaiman athiq ada masalah tunggakan
    Saya mau tanya..saya mempunyai masalah tunggakan di skolahan anak saya yg pertama,sekarang anak sy sdh di kelas XII SMK pusaka 1 jakarta,sampai saat ini tunggakan anak saya hampir 10 juta,saya sdh ajukan keringanan ke sekolah dan minta bantuan seperti KJP dan yg lainnya..tp tak ada hasil ,saya bingung untuk menyelesaikan masalah tunggakan anak saya pak,mohon bantuan nya pak

    Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Feb 27, 2016 @ 07:37:40

      Sebaiknya Ibu konsultasi masalah tersebut dengan Kepala Sekolah dan Komite Sekolah. Apakah Ibu single parent atau tidak ada bapak. Tentu mereka akan banyak hal, kenapa tunggakan sebesar itu. Secara finansial saya tidak dapat bantu. Tapi itulah yang bisa dilakukan, mungkin konsultasi dengan Kepala Dinas atau bahkan Walikota. Apakah BOS daerah ada atau bagaimana. Kasihan dengan anak ibu. Sudah kelas XII. Maaf Ibu.

      Reply

  30. ULI
    Jan 29, 2016 @ 00:30:30

    Pagi pak, sy mau bertanya jika seorang kepala sekolah mendapat s.k dr diknas untuk ybs menjadi guru disekolah lain. Bolehkah ia menjadi ketua komite disekolahnya yang lama? Apa Guru disuatu sekolah boleh menjadi ketua komite disekolah lain?? Trimakasih

    Reply

  31. uli
    Jan 29, 2016 @ 00:27:47

    Pagi pak, sy mau bertanya jika seorang kepala sekolah mendapat s.k dr diknas untuk ybs menjadi guru disekolah lain. Bolehkah ia menjadi ketua komite disekolahnya yang lama? Apa Guru disuatu sekolah boleh menjadi ketua komite disekolah lain??

    Reply

  32. uli
    Jan 29, 2016 @ 00:27:04

    Pak sy mau bertanya, jika seorang kepala sekolah mendapat s.k dr diknas untuk ybs menjadi guru disekolah lain. Bolehkah ia menjadi ketua komite disekolahnya yang lama? Apa Guru disuatu sekolah boleh menjadi ketua komite disekolah lain??

    Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Mar 21, 2016 @ 20:48:52

      Prinsipnya begini. Guru yang ada di sekolah tersebut tidak elok menjadi pengurus Komite Sekolah di sekolah tersebut, karena secara hirarkis bawahan kepala sekolah, dikhawatirkan lebih patuh kepada kepala sekolahnya (tentu saja) ketimbang kepada ketua komite sekolahnya. Gitulah. Karena Komite Sekolah representasi orang tua/wali peserta didik.

      Reply

  33. Prita Indah Sarie
    Jan 16, 2016 @ 05:08:40

    Salam Bapak,saya ingin bertanya..saya melihat adanya ketidak benaran di sekolah anak saya SDN JATISARI III Bekasi,diantara 1.Penarikan uang “Administrasi” utk dana BSM peranak dikenakan biaya 50ribu..2.Penjualan Buku Pelajaran (75rb untuk 5 buku) dan LKS (40rb untuk 8 LKS)…3.Penjualan Baju Olahraga (120rb/pasang) dan Rompi (70rb/pcs)…4.Diadakan LES oleh walikelas dan dikenakan biaya 25rb/bulan..5.Memberikan kisi-kisi/jawaban ujian pada siswa yang mengikuti les..6.Penarikan “Uang Bangku” pada siswa pindahan sebesar 1,6juta..7.Tidak mempunyai Komite Sekolah…Bagaimana menurut Bapak?kemana saya bisa mengadukan hal-hal semacam ini?karena bila dibaca dari PP.nomor 17 th.2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan -Larangan dan Pengawasa..sekolah SDN JATISARI III BEKASI melanggar tiap point-point tsb…mohon bantuan Bapak,karena ini sudah bentuk dari KORUPSI..Terimakasih atas jawaban Bapak..Sukses selalu..

    Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Jan 28, 2016 @ 07:46:37

      Lebih baik Bapak/Ibu tanyakan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau kepada Ketua Dewan Pendidikannya. Bapak/Ibu akan jelas apakah hal tersebut salah satu bentuk korupsi atau bukan. Orang yang diam ketika melihat adanya perilaku korupsi termasuk pelaku korupsi itu sendiri. Kita harus turun tangan untuk ikut memberantas korupsi. Salam.

      Reply

  34. ita
    Okt 18, 2015 @ 00:45:32

    Pak..saya ingin bertanya!
    kami sekolah yayasan!
    bisakah kepala sekolah yg baru terpilih menandatangi raport pada semester 2? sedangkan semester pertama raport siswa ditandatangi oleh kepala sekolah lama.
    kepala sekolah baru ini terpilih pada bulan Juni! terima kasih atas jawabannya!

    Reply

    • suparlanabdulbasirsalim
      Jan 28, 2016 @ 07:55:04

      Siapa yang menerbitkan SK Kepala Sekolah? Bukan ketua yayasankah? Kalau Sekolah di bawah Dikbud, konsultasi dg Dinas Dikbud. Kalau sekolah di bawah Kamenag silahkan konsultasi ke Dinas Kemenag. Demikian.

      Reply

  35. kus winarno
    Okt 07, 2015 @ 08:31:07

    yth
    pak parlan
    apakah diperbolehkan komite SMA sederajad menarik uang bantuan pengembangan prestasi siswa?
    terima kasih jawabannya

    Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Okt 15, 2015 @ 01:47:48

      Kebijakan pemungutan oleh Komite Sekolah di sekolah-sekolah di bawah Kemenag sedikit berbeda dengan sekolah-sekolah di bawah Dikbud. Prinsipnya musyawarah warga sekolah yang harus menjadi rujukan dalam proses penyusunan rencana, dan pelaksanaannya. Salam.

      Reply

  36. HM.RASYID RIDHA
    Jul 31, 2015 @ 07:13:58

    Bravo buat bapak parlan, saya ketua komite MAN model palangkaraya, dijadikan orang orang sebagai pilot projek untuk sekolah 2 lain, bila boleh saya sering konsultasi dengan bapak, karena komite kami dianggap baik oleh mereka, jadi madrasah kami menjadi rujukan dari dinas kab/kota

    Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Agu 05, 2015 @ 00:33:19

      Alhamdulillah dengan senang hati. Sampai saat ini saya masih menjadi konsultan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah di Ditjen Dikdasmen, Gedung E Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta. Amin.

      Reply

      • joko.l
        Sep 29, 2015 @ 15:26:19

        slmt mlm bpk.suparlan sy mau tny di wilayah sy ada sekolahan MI jl.kristal ujung JAK-BAR, dekat kampung ambon pak,
        kasihan saya melihat ibu” yg anak dpt KJP, qok sm sekolahan ATM KJP di tahan sm sekolahan itu pak, emg ada peraturan seperti itu dari PERGUB, dgn alasan SALDO yg ada di ATM KJP, buat bayaran SPP murid,
        tlg pak mohon di tindak dgn tegas pak, sekolahan manapun yg tidak benar yg mmbuat peraturan sendiri,

        Reply

        • Suparlan Abdulbasir Salim
          Okt 15, 2015 @ 01:51:29

          Masalah-masalah seperti itu perlu dikonsultasikan kepada Dinas Pendidikan yang bersangkutan. Kerja sama kemitraan dengan kepala sekolah biasanya akan membantu upaya pemecahan masalah tersebut. Salam.

          Reply

      • SUHAIL LAREMBA
        Okt 09, 2015 @ 11:30:00

        Mohon pencerahannya, tentang sumber dana yang sifatnya layak dan jelas untuk didapatkan oleh komite sekolah dalam membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan. Permasalahan yang kami hadapi sekarang ini selaku orang tua peserta didik yang sangat dirasakan yakni adanya keharusan untuk membayar iuran komite perbulannya yang telah ditetapkan dalam rapat komite. kita ketahui bahwa sumber dana yang didapatkan komite bersumber dari DUDI (dunia usaha dan dunia industri), khususnya dari sumber dana yang dikenal dengan CSR (corporate social responsibility), akan tetapi didaerah kami bisa dikatakan sifatnya wajib untuk membayar iuran tersebut. dan sangat disayangkan adanya ancaman dari pihak sekolah tidak mengikutkan peserta didiknya mengikuti ujian dan ulangan sebelum melunasi iuran komite perbulannya sesuai hasil keputusan rapat yakni Rp. 45.000,- per individu, jadi pertahunnya Rp. 540.000 x 3 Tahun = Rp.1.620.000. sementara penghasilan orang tua/wali peserta didik bisa dikatakan tidak jelas.

        Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Okt 15, 2015 @ 01:43:51

      Selamat. Bravo juga buat bapak atas keberhasilan selama ini. Silahkan komunikasikan saja jika ada kesulitan atau masalah yang dihadapi. Salam.

      Reply

  37. HM.RASYID RIDHA
    Jul 31, 2015 @ 07:13:58

    Bravo buat bapak parlan, saya ketua komite MAN model palangkaraya, dijadikan orang orang sebagai pilot projek untuk sekolah 2 lain, bila boleh saya sering konsultasi dengan bapak, karena komite kami dianggap baik oleh mereka, jadi madrasah kami menjadi rujukan dari dinas kab/kota

    Reply

  38. semi tefa
    Jul 29, 2015 @ 15:38:59

    Pak maaf,di NTT ada sekola yg membuat kebijakan pemotongan gaji guru honor,gaji yg diterima untk tenaga didik,yang sumbernya dari dana komite dialihkan seutunya untuk kepentingan sekolah ,gaji yang 500,000 dipotong 300,000, ini menurt bpk bagaimana.terimkasih

    Reply

  39. dwi
    Jul 09, 2015 @ 02:53:35

    Bapak Suparlan yang kami hormati, sebenarnya yang kami pertanyakan Apakah ada Juknis Pengelolaan Dana Komite, sebagaimana Juknis Pengelolaan Dana BOS Sekolah. Dimana dalam Juknis BOS banyak mengatur kegiatan antara lain, Dana BOS digunakan untuk apa saja, Laporan BOS bentuk apa saja, Pembukuan BOS harus memakai Buku Kas Umum dan Buku Pembantu, BOS harus diumumkan secara trasparan, Pemeriksaan BOS harus dilakukan dalam bentuk Opname dan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan lain-lain. Kami ulangi kembali adakah Juknis Pengelolaan Dana Komite yang seperti di Juknis Pengelolaan Dana Bos. Sehingga dalam melakukan pengawasan akan mengetrapkan rambu-rambu yang ada dalam Juknis dimaksud. Terima Kasih dan mohon maaf mengganggu.

    Reply

  40. dwi
    Mei 27, 2015 @ 02:29:20

    Kami dari Inspektorat Kab Lamongan ingin menanyakan, kalau di Dana BOS berdasarkan aturan penggunaannya ada di 9 item. Apakah Dana Komite Sekolah ada rambu2 atau aturan yang menyatakan bahwa Dana Komite dipergunakan untuk apa saja ? Mohon maaf kami menanyakan tersebut sebagai bahan kami untuk melakukan pengawasan terhadap Penggunaan Dana Komite Sekolah.

    Reply

    • suparlan
      Mei 29, 2015 @ 16:13:11

      Terima kasih. Item-item penggunaan dana bansos Komite Sekolah tertuang dalam buku panduan pelaksanaan bansos Dewan Pendidikan dan bansos Komite Sekolah. Dari tahun ke tahun item-item tersebut berubah mengikuti perkiraan perkembangan kondisi dan kebutuhan Komite Sekolah. Pada tahun 2015 ini, ada dua item penggunaan bansos Komite Sekolah, yakni 1) mendukung pengembangan budaya literasi sekolah, 2) kegiatan kreatif produktif (termasuk pemanfaatan dana CSR). Kegiatan-kegiatan kedua item tersebut lebih banyak ditentukan oleh pengurus Komite Sekolah sendiri. Item-item tersebut memang berbeda dengan item tahun lalu. Pada tahun lalu, Komite Sekolah memilih tiga kegiatan dari lima yang ditawarkan sebagai berikut: 1) Sosialisasi Komite Sekolah, 2) membangun budaya sekolah, 3) pemilihan pengurus baru komite Sekolah, 4) kerja sama dengan DUDI untuk kegiatan CSR, dan 5) penyusunan akuntabilitas kinerja Komite Sekolah. Berdasarkan laporan Komite Sekolah sekitar 80% memilih sosialisasi Komite Sekolah. Jika bapak punya gagasan yang lebih tepat guna, silahkan sampaikan kepada saya melalui e-mail ini. Salam, Suparlan.

      Reply

    • suparlan
      Mei 29, 2015 @ 16:33:59

      Terima kasih. Item-item penggunaan dana bansos Komite Sekolah tertuang dalam buku panduan pelaksanaan bansos Dewan Pendidikan dan bansos Komite Sekolah. Dari tahun ke tahun item-item tersebut berubah mengikuti perkiraan perkembangan kondisi dan kebutuhan Komite Sekolah. Pada tahun 2015 ini, ada dua item penggunaan bansos Komite Sekolah, yakni 1) mendukung pengembangan budaya literasi sekolah, 2) kegiatan kreatif produktif (termasuk pemanfaatan dana CSR). Kegiatan-kegiatan kedua item tersebut lebih banyak ditentukan oleh pengurus Komite Sekolah sendiri. Item-item tersebut memang berbeda dengan item tahun lalu. Pada tahun lalu, Komite Sekolah memilih tiga kegiatan dari lima yang ditawarkan sebagai berikut: 1) Sosialisasi Komite Sekolah, 2) membangun budaya sekolah, 3) pemilihan pengurus baru komite Sekolah, 4) kerja sama dengan DUDI untuk kegiatan CSR, dan 5) penyusunan akuntabilitas kinerja Komite Sekolah. Berdasarkan laporan Komite Sekolah sekitar 80% memilih sosialisasi Komite Sekolah. Jika bapak punya gagasan yang lebih tepat guna, silahkan sampaikan kepada saya melalui e-mail ini. Lain kali kami akan mengirimkan buku Panlak tersebut kepada Inspektorat Jenderal. Salam, Suparlan.

      Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Agu 05, 2015 @ 00:38:34

      Yang kami miliki adalah dana bansos Komite Sekolah, yang penggunaannya diatur dalam Panduan Pelaksanaan Bansos Komite Sekolah yang diterbitkan setiap tahun. Salam.

      Reply

  41. As Haris
    Mei 25, 2015 @ 12:47:45

    Mohon petunjuk mas parlan atau yg lainnya, ada atau tidak prosedur /ketentuan penyampaikan laporan keuangan komite sekolah? Karena : a. Ada laporan yg hanya dengan ketua komite saja; b. Dengan semua pengurus komite sekolah, keduanya tdk disampėaikan saat rapat pleno komite dgn ortu siswa; c. Laporan pertanggungjawaban dlm rapat pleno ortu, mana yg etis yang sesuai aturan. Boleh engga pihak sekolah melakukan langkah a&b diatas.

    Reply

    • suparlan
      Mei 29, 2015 @ 16:23:23

      Yang dimaksud laporan penggunaan bansos Komite Sekolah? Yang diberi bansos itu Komite Sekolah. Sekolah tidak perlu membuat laporan. Yang membuat laporan adalah Komite Sekolah. Sebenarnya laporannya kepada stakholder pendidikan sekolah, bisa melalui rapat pleno KS dengan ortu. Format laporan ada dalam Panduan Pelaksanaan Bansos KS yang telah dikirimkan kepada Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota. Laporannya cukup maksimal 5 halaman saja. Trims. Salam, Suparlan.

      Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Agu 05, 2015 @ 00:41:22

      Kami telah menyusun dua buku 1) Panduan Umum Dewan Pendidikan, dan 2) Panduan Umum Komite Sekolah. Di dalam panduan tersebut dijelaskan tentang pelaporan Komite Sekolah.

      Reply

  42. As Haris
    Mei 25, 2015 @ 12:41:21

    Mohon petunjuk mas parlan atau yg lainnya, ada atau tidak prosedur /ketentuan penyampaikan laporan keuangan komite sekolah? Karena : a. Ada laporan yg hanya dengan ketua komite saja; b. Dengan semua pengurus komite sekolah, keduanya tdk disampaikan saat rapat pleno komite dgn ortu siswa

    Reply

  43. Nurhidayad Dawoed
    Mei 19, 2015 @ 21:45:30

    Assalamualaikum Pak Suparlan,
    Saya menolak membayar Pungutan Pendidikan (Pundik) yang ditetapkan Komite Sekolah SMAN 8 Malang karena dari apa yang saya pelajari, sesuai permendikbud 44/2013 pungutan dilarang. Namun ujung2nya anak saya tidak bisa mendapatkan kartu ujian. Mohon saran kemana harus mengadu? Terima kasih.

    Wassalam,
    Nurhidayad Dawoed

    Reply

  44. Risyani
    Mei 07, 2015 @ 10:53:23

    Selamat sore Pak Suparlan. Alhamdulillah pengetahuan saya bertambah setelah membaca komentar-komentar di atas. Walaupun saya tidak terlibat di dalam kepengurusan mana pun, namun pengetahuan ini sangat bermanfaat bagi saya. Mengenai aktifitas Komite Sekolah SD Cibeusi tak diragukan lagi karena tahun 2007 – 2008 saya terlibat langsung dalam proses hingga penerimaan piagam Rekor Muri untuk Sekolah Dasar yang memiliki lagu terbanyak tentang sekolah dan lingkungan di sekitarnya. Melalui rubrik ini saya mengucapkan salut yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dadang Adnan Dahlan selaku Ketua DSCS SD Cibeusi yang berperan sebagai pencipta lagu beserta rekan-rekan lainnya dan kepada Bapak Ruhyana Kepala Sekolah SD Cibeusi pada waktu itu. Kerjasama yang baik beliau-beliau membuahkan hasil yang baik pula. Salam.

    Reply

  45. dadang adnan dahlan
    Mei 04, 2015 @ 05:30:53

    Terima kasih saran Bapak. Lagu meupakan wahana efektif untuk menyampaikan pesan, terlebih untuk edukasi. Lagu “Jayalah SDN Cibeusi” misalnya, saya rubah sedikit pada teks menjadi “Jayalah Sekolah yang Jujur” yang tema erat kaitannya dengan pelaksanaan UN agar semua pihak — baik siswa, orangtua/wali, juga komite sekolah — tidak menghendaki kebocoran. Perlu langkah preventif tentu!

    Reply

  46. wong cilik
    Apr 29, 2015 @ 08:55:40

    liat kutipan diatas si kayanya enak bgt bacanya….tapi kenyataan dilapangan itu semua kamuflase alias pelengkap yang jauh dari kenyataan, jauh baget bos n nyesek saya liat kenyataanya “komite sekolah” bulsit….

    Reply

    • suparlan
      Mei 03, 2015 @ 10:05:26

      Yahhhh, belum apa-apa Bapak sudah …. mudah-mudahan tidak nyesek seperti Bapak. Aku juga wong cilik lho Pak. Allah Swt menyintai orang-orang yang sabar. Wallahu alam.

      Reply

  47. dadang adnan dahlan
    Apr 28, 2015 @ 00:16:40

    38. Jayalah SDN Cibeusi !

    Lyrik : Dadang Adnan Dahlan
    Lagu : Supriatna
    Arr. : Budi Yanto

    Kami orang tua/wali siswa
    Hadirkan impian dan cita-cita
    Pilihkan untuk putera tercinta *)
    Sekolah Dasar Negeri Cibeusi

    Puji dan syukur pada Ilahi
    Siswa tumbuh cerdas, berbudi, sehat
    SD Cibeusi raih prestasi
    Unggulan Jatinangor Sumedang

    Reff.
    Kami siap memberikan dukungan
    Bersama-sama komite sekolah
    Teladan, panutan, dan terpercaya
    Jayalah ‘slalu SDN Cibeusi !

    Jatinangor, 22 Oktober 2007

    Reply

    • suparlan
      Apr 29, 2015 @ 02:09:34

      Bagus Pak. Apakah Bapak punya Kelompok Paduan Suara sendiri? Mungkin akan lebih baik jika temanya lebih diperluas bukan saja level sekolah SDN Cibeysi, tetapi nasional, dan universal, seperti judul-judul yang saya sarankan tadi, misalnya konsep Menteri tentang Sekolah Sebagai Taman yang menyenangkan. Ujian Nasional (UN) yang jujur, dan apa lagi. Bagaimana?

      Reply

  48. dadang adnan dahlan
    Apr 28, 2015 @ 00:06:03

    10. DSCS Nama tak Tergantikan

    Lyrik : Dadang Adnan Dahlan
    Lagu : Supriatna
    Arr. : Budi Yanto

    Komite sekolah SD Cibeusi
    Tercatat notaris DSCS *)
    DS berarti Dewan Sekolah
    C-nya Cibeusi, S-nya Sadangsari **)

    Lalu Sadangsari tinggallah nama
    DSCS pun berubah makna
    DS dan C tetap makna semula
    S diartikan Sumedang Tandang

    Reff.
    Kemudian Undang-Undang Sisdiknas
    Tanpa istilah dewan sekolah
    Namun DSCS tak tergantikan
    Dinamis, Sinergis, Cerdas, Selaras

    Dinamis, semangat, visioner
    Sinergis, sejalan, sepanduan
    Cerdas, trengginas, tanggap, bersikap
    Selaras, sepadan, seirama
    DSCS … DSCS … Oke! …

    Jatinangor, 31 Mei 2007

    Reply

  49. dadang adnan dahlan
    Apr 27, 2015 @ 23:58:11

    5. Hymne DSCS (Komite Sekolah SDN Cibeusi) *)

    Lyrik : Dadang Adnan Dahlan
    Lagu &Arr. : Budi Yanto

    Sadar akan tanggung jawab kita
    Pendidikan dasar bermutu
    Kami berhimpun, duduk bersama
    Cita-cipta, komite sekolah

    Komite Sekolah Dasar Cibeusi
    Bangun citra harapan kita
    Siswa yang cerdas berbudi sehat
    Insan guru panutan teladan

    Reff .
    DSCS SD Negeri Cibeusi
    Jatidiri Jatinangor Sumedang

    Beri dukungan, susun jalinan *)
    Nasihat dan pengawasan
    Generasi cerdas berakhlak
    Harapkan rida Ilahi

    Jatinangor, 21 April 2007

    Reply

  50. dadang adnan dahlan
    Apr 27, 2015 @ 23:56:44

    4. Mars DSCS (Komite Sekolah SDN Cibeusi) *)

    Lyrik : Dadang Adnan Dahlan
    Lagu & Arr. : Budi Yanto

    Komite sekolah SD Cibeusi
    Nama khas DSCS **)
    Dua puluh lima bulan Februari Semangat diikrarkan

    Wadah aspirasi mitranya guru
    Jalin kebersamaan
    Dukung finansi(a)l tenaga pikiran
    Berasas keikhlasan

    DSCS SD Negeri Cibeusi
    Mandiri berdikari
    Visi tingkatkan kualitas sekolah
    ‘Slalu dikedepankan

    Wujud tanggung jawab kita bersama
    Pendidikan bermutu
    Manajemen berbasis sekolah
    Terbuka terpercaya

    Reff.
    Sekolah unggulan – guru teladan
    Panutan Jatinangor gerbang Sumedang
    Sekolah unggulan – siswa teladan
    Harapan masa depan gilang gemilang

    Jatinangor, 25 Februari 2007

    Reply

  51. dadang adnan dahlan
    Apr 27, 2015 @ 23:53:48

    Alhamdulillah saya dapat kontak kembali dengan Bapak. Kiprah saya selaku ketua DSCS – Dinamis Sinergis Cerdas Selaras (Komite Sekolah SDN Cibeusi) 2002 – 2015 a.l. membuat beberapa lagu yang bertemakan komite sekolah seperti Mars/Hymne DSCS, DSCS Nama tak Tergantikan, dll. Alhamdulillah pada 2008 tercatat di Rekor MURI kategori “Sekolah Dasar Negeri yang Terbanyak Memiliki Lagu-Lagu Sendiri tentang Sekolahnya.” Saya yakin, dengan merubah sedikit pada lirik (mengganti kata-kata Cibeusi/Jatinangor/Sumedang) bbrp lagu SDN Cibeusi seperti tentang MIPA, UKS, Komputer, Bahasa Inggris, Perpustakaan, dll. dapat ditaikkan hingga tingkat Nasional. Saya yakin, Bapak dapat menjembataninya. Pada kesempatan lain saya tampilkan Mars dan Himne Komite Sekolah.

    Reply

  52. SUROTO
    Apr 25, 2015 @ 23:57:18

    Assalamu’alaikum Wr Wr,
    Apa kabar Pak ? Semoga sehat wal afiat beserta keluarga
    Yang perlu saya tanyakan :
    1.TIM seleksi pemilihan anggota pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten membuat aturan batasan yang dapat ikut mendaftarakan sebagai pengurus usia tidak lebih dari 60 tahun,apakah betul sesuai dengan UU dan PP dewan Pendidikan,justru anggota partai politik boleh mendaftar dan jadi pengurus dewan Pendidikan kabupaten Jombang
    2. Tahun 2015 dana apa saja yang dapat diakses oleh Komite Sekolah
    Terima kasi dan mohon maaf

    Wassalam Wr Wb
    Suroto / Eks Pengurus Dewan Pendidikan Kab. Jombang

    Reply

  53. kiki
    Apr 23, 2015 @ 09:38:21

    Saya membutuhkan biaya untuk membangun sekolah taman kanak kanak di area rungkut harapan surabay jawa timur,saya membutuhkan biaya,mengingat waktu yang sangat singkat bulan juli harus sudah operasional…mohon dibantu..hub.saya apabila anda mau menjadi donatur kami. Kiki 081217473428

    Reply

  54. Firman Tobing
    Apr 10, 2015 @ 03:26:05

    Selamat siang Bpk
    Dlm kesempatan ini saya ingin mangajukan pertanyaan, apakah untuk tenaga honorer penjaga sekolah di perbolehkan diambil dr sumbangan suka rela ortu? Mengingat di SD 02 Pekan Kamis Tilatang Kamang – Kab Agam Bukittinggi setiap siswa mulai kelas 4 – 6 diwajibkan piket utk kebersihan sekolah, mulai dr membersihkan kelas, ruang guru sampai mencuci piring bekas pakai guru, piket disuuh secara bergantian, hal ini menjadi alasan bagi kepsek karna keterbatasan sdm penjaga sekolah yg saat ini hanya 1 orang, terimakasih

    Reply

    • suparlan
      Apr 25, 2015 @ 00:53:55

      Kebijakan diambil dalam rapat pengurus Komite Sekolah ketika menyusun program kerja Komite Sekolah. Salam.

      Reply

  55. Teti Mardiana
    Mar 30, 2015 @ 10:45:19

    Selamat malam Pak, saya mau bertanya sebetulnya sejauh mana sih komite sekolah dapat mencampuri urusan sekolah, bagaimana bentuk pegawasan yang sebenarnya dari komite sekolah terhadap sekolah? terima kasih

    Reply

    • suparlan
      Apr 25, 2015 @ 00:51:39

      Sejauh untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya untuk memajukan sekolah. Itu saja.

      Reply

  56. SUHANANG
    Mar 20, 2015 @ 19:34:10

    Peran komite utk mobailisasi masyarakat lingkungan sekolah, baik itu tenaga maupun yg berurusan dg dana….pokoknya bla..bla…bla… yg intinya komite / DP.ikut berperan dalam yg namanya instansi pendidikan. tapi adakah greget para kepala sekolah atau guru utk mewujudkan Pasal 192 (13) bahwa ”Pendanaan dewan pendidikan dapat bersumber dari (a) pemerintah, (b) pemerintah daerah,utk komite ? yg jelas demo minta naik gaji.. kejar paket perifikasi… gaji ke 13…. masih blm cukup,.. padahal di keluarga lingkungan pendidikan itu jelas2 ada yg cukup santunan THR…yajni komite,! Rizky akan barokah jika kanan kiri kita jg tdk kekurangan…!!! adakah contoh sekolah yg sudah mengarah ke sana >… ?

    Reply

    • suparlan
      Apr 25, 2015 @ 00:50:02

      Ohhh ini Pak Joko mantan SIK ya? Sebenarnya Komite Sekolah di sekolah dalam negeri dan luar negeri prinsipnya sama, baik organisasinya maupun fungsi dan tugasnya. Idealnya kalau sudah melaksanakan fungsi dan tugasnya secara optimal dan kemudian dapat menjadikan sekolah bermutu atau dengan istilah lain menjadikan sekolah efektif. Terkait dengan pengelolaan keuangan, disebutkan dalam PP Nomor 17 Tahun 2010, dana Komite Sekolah dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan sumber lain yang tidak mengikat. Untuk sekolah luar negeri, tentunya dapat berasal dari KBRI, yang tentu saja dari Pemerintah. Ada usul agar yang menjadi Bendahara jangan dari guru, tetapi dari tomas (tokoh masyarakat) saja, karena kalau dari guru mudah diatur oleh kepala sekolah.

      Reply

  57. Joko S.
    Mar 10, 2015 @ 04:20:07

    Assalamu’alaikum wr wb Yth. Bapak Suparlan. Lama tidak bertemu, semoga Bapak dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Keberadaan Komite Sekolah merupakan keharusan bagi seluruh sekolah di Indonesia sebagaimana merujuk kepada PP No. 17/2010 (saya fikir termasuk sekolah2 Indonesia di luar negeri juga). Komite Sekolah di sekolah kami sudah wujud lama dan saat ini kami sedang merevitalisasi keberadaan Komite Sekolah serta melakukan penguatan kelembagaan, organisasi, dsb sesuai aturan terbaru. Berdasarkan pengalaman Bapak menjadi Kepala Sekolah di Kuala Lumpur, bagaimanakah idealnya Komite Sekolah di Sekolah Indonesia di luar negeri harusnya berjalan terutama terkait dalam melaksanakan fungsi Komite Sekolah itu sendiri dan kebijakan-kebijakan lintas instansi/lembaga/fungsi yang ada di perwakilan RI terutama aspek pengelolaan keuangan. Terima kasih atas pencerahana Yth Bapak…Wassalam

    Reply

    • suparlan
      Apr 25, 2015 @ 00:44:42

      Ohhh ini Pak Joko mantan SIK ya? Sebenarnya Komite Sekolah di sekolah dalam negeri dan luar negeri prinsipnya sama, baik organisasinya maupun fungsi dan tugasnya. Idealnya kalau sudah melaksanakan fungsi dan tugasnya secara optimal dan kemudian dapat menjadikan sekolah bermutu atau dengan istilah lain menjadikan sekolah efektif. Terkait dengan pengelolaan keuangan, disebutkan dalam PP Nomor 17 Tahun 2010, dana Komite Sekolah dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan sumber lain yang tidak mengikat. Untuk sekolah luar negeri, tentunya dapat berasal dari KBRI, yang tentu saja dari Pemerintah. Ada usul agar yang menjadi Bendahara jangan dari guru, tetapi dari tomas (tokoh masyarakat) saja, karena kalau dari guru mudah diatur oleh kepala sekolah.

      Reply

  58. Larasati
    Feb 27, 2015 @ 08:43:02

    Bolehkah sekolah negeri memberikan edaran melunasi spp, bangunan&uang lks? sementara kalau belum dilunasi tidak akan diberi kartu untuk ikut Tes semester&diharuskan absen terlebih dahulu?jadi seolah2 kartu tes diperoleh dgn membyr spp, uang lks&uang bangunan “sukarela” . *untuk SMU negeri di daerah Wonogiri

    Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Mar 09, 2015 @ 22:37:27

      Itu soal teknis jangan sampai ada ancaman tidak ikut tes. Karena itu artinya membuat sekolah bukan sebagai taman yang menyenangkan. Surat pemberitahuan yang lebih humanis, saya kira boleh. Agar semuanya lancar.

      Reply

  59. Abdullah, NTT
    Feb 11, 2015 @ 21:48:06

    Asalam…saya baru terpilih menjadi komite pada 1 bulan yg lalu. madrasah kami dengan rombong belajar yg cukup banyak (18), memiliki tenaga tetap guru (PNS) sebanyak 10 orang, tenaga TU sebanyak 2 orang, madrasah mempekerjakan GTT sebnyak 22 orang, dan PTT sebanyak 6 orang. Negara hanya membiayai honor GTT sebanyak 8 orang dan PTT sebanyak 2 orang. dengan kondisi seperti ini, pada bulan desember kemarin semua GTT dan PTT honornya tidak terbayar karena ketiadaan dana. dengan kedaan seperti ini apa boleh komite meminta sumbangan dana rutin komite setiap bulan kepada orang tua siswa ? mohon petunjuk dan jawabannya. terima kasih.

    Reply

    • suparlan
      Feb 27, 2015 @ 06:09:24

      Ini sekolah swasta ya? Kalau ya, tentunya pemerintah harus bertanggung jawab. Bahkan swastapun memperoleh BOS yang sama dengan negeri. Soal Komite Sekolah/Madrah, kita harus fahami bahwa lembaga ini sebagai representasi atau wakil masyarakat. Sekolah tersebut adalah milik semua, dan jika ada masalah, maka harus dapat dipecahkan bersama. Sumbangan dapat dan bahkan harus menjadi jalan keluar bersama pula. Tentu mekanismenya harus benar, dimusyawarahkan dulu, disepakati, lalu dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan. Inilah prinsip demokratis, transparansi, dan akuntabel. Pendidikan adalah masalah umat dan oleh karena itu harus menjadi tanggung jawab umat pula. Amin. Salam.

      Reply

  60. Frans Sopandi
    Des 28, 2014 @ 13:24:47

    Asss ww.. Mohon saran dan petunjuk dari Bapak, bahwa saya pada saat ini sedang dipercaya /terpilih sebagai Pengurus Komite SMK PPN dan juga dipercaya/terpilih sebagai Komite SDN, apakah berdasarkan UU atau PP diperbolehkan rangkap sebagai Pengurus Komite tersebut diatas, menurut saya, itu hanya berbeda tingkatan sekolahnya saja. Mohon jawaban, terimakasih.

    Reply

    • suparlan
      Jan 02, 2015 @ 10:19:04

      Benar. Semua satuan pendidikan masing-masing perlu dibentuk Komite Sekolah.

      Reply

  61. Teguh Supriyadi
    Des 18, 2014 @ 03:42:40

    Ass.Terima kasih atas info dan kajiannya kita semua komponen bangsa indonesia punya tanggung jawab memantau dan memberikan masukan agar penyelenggaraan pendidikan semakin baik sesuai tuntutan perkembangan peradaban manusia yang bermartabat. Peran Dewan Pendidikan pada semua level semoga dapat memberi konstribusi positif pada peningkatan layanan pendidikan

    Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Des 23, 2014 @ 02:25:53

      Pak Terguh menjadi pengurus Dewan Pendidikan di mana? Selamat berjuang untuk pendidikan. Menurut konsep Masmentri (sebutan untuk Anies Baswedan, menteri baru), “jangan hanya urun angan, apalagi hanya dengan berpangku tangan, atau bahkan dengan lepas tangan …… kita HARUS TURUN TANGAN, untuk memperbaiki pendidikan untuk masa depan. Terima kasih.

      Reply

  62. jusran imran
    Des 17, 2014 @ 23:19:35

    Saya baru saja terpilih sbg ketua komite tapi umur saya sdh 62 tahun, apa tidak ada batas umur maks bagi KS? Mhn penjelasan tq

    Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Des 23, 2014 @ 02:21:50

      Oh ya Pak. Selamat. Bapak masih dipercaya menjadi tokoh representasi masyarakat. Tidak ada ketentuan tentang umur. Tentu, yang pasti masih mau dan mampu bekerja untuk pendidikan. Saya sendiri sudah berusia 65 tahu Pak, saya masih dipercaya menjadi konsultan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Selamat! Salam!

      Reply

  63. ima
    Nov 06, 2014 @ 10:52:20

    Bapak, di sekolah kami baru saja membentuk komite sekolah dengan terlebih dahulu kepala sekolah membentuk panitia persiapan… nah, dr hasil seleksi yg terpilih hanya 12 0rang. padahal untuk bidang-bidang yg dbutuhkan melebihi jumlah anggota yang terpilih. apakah dibolehkan panitia persiapan masuk kedalam kepengurusan komite sekolah? dan apakah konsekwensinya jika anggota lebih dari 15 orang? terima kasih…

    Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Nov 11, 2014 @ 03:27:58

      Menurut PP Nomor 17 Tahun 2010, pengurus Komite Sekolah paling banyak 15 orang. Itu saja. Lalu apakah panitia dapat menjadi pengurus, itu hanya soal etika, tidak elok untuk memilih dirinya sendiri. Lebih baik keluar dari panitia, lalu bertanding untuk menjadi pengurus KS. Bidang-bidang dalam KS boleh. Sudah membaca Panduan Umum Komite Sekolah? Silahkan hubungi Dewan Pendidikan, karena Dewan Pendidikan Kab/Ko telah dikirim melalui pos. Salam

      Reply

  64. Suparlan Abdulbasir Salim
    Nov 03, 2014 @ 15:15:40

    Saya menghargai usaha Bapak. Tentu ini menjadi langkah awal yang baik sekali. Semua permulaan biasanya memang sulit. Untuk itu, mungkin perlu minta bantuan dari pihak ketiga, misalnya mengundang pihak dari Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan, akan sangat bermanfaat untuk memberikan penjelasan tentang perlunya Komite Sekolah. Dari semua orang tua atau wali peserta didik sama sekali tidak ada yang dapat disebut sebagai tokoh masyarakat atau tokoh pendidikan? Nah, semua itu harud dicoba untuk memberikan penjelasan tentang pentingnya Komite Sekolah. Kalau saya sedang tugas ke Bali, boleh juga saya dapat menjelaskan tentang masalah ini. Ngomong-omong berapa jumlah siswa di sekolah Bapak?

    Reply

  65. I Komang Payu
    Okt 24, 2014 @ 22:19:05

    Saya sebagai Kasek,mengumpulkan ortu siswa dalam musyawarah pembentukan pengurus Komite,namun sayang hadirin semua tidak mau menjadi pengurus komite,lalu saya menunjuk beberapa orang secara agak memaksa untuk menjadi pengurus komite dengan minta persetujuan hadirin secara aklamasi.Pertanyaan saya pada bapak apakah langkah saya seperti ini salah atau bisa dibenarkan.sekolah saya ada dipegunungan /desa,trimakasihpak

    Reply

  66. Medi
    Okt 24, 2014 @ 01:59:50

    Anak saya kelas 4 SD

    Reply

  67. Medi
    Okt 23, 2014 @ 20:31:18

    Assalamualaikum Wrwb…..
    Pa Haji Suparlan, apa dibenarkan KS mengadakan widya wisata? Sedangkan nilai Rp memberatkan Ortu murid, awal tahun pelajaran 2014 kami sudah di bebankan pembelian buku kreatifitas (model seperti buku LKS) yg pada kenyataan buku tersebut hampir tdk terpakai (sepertinya) karena padatnya materi kurikulum 2013.
    Terimakasih……..
    Wassalamualaikum Wrwb

    Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Nov 03, 2014 @ 15:05:11

      KS mengadakan widya wisata? Siapa pesertanya? Apa tujuannya? Biayanya dari mana? Tolong sebut sekolah apa, dimana. Agar tidak mispersepsi dalam menjawab pertanyaan Bapak. Maaf dan terima kasih.

      Reply

  68. Kang Kho May
    Sep 30, 2014 @ 14:42:25

    Assalamualaikum . Bapak Suparlan Yang Budiman,
    Pembentukan Dewan Pendidikan Nasional adalah suatu keniscayaan. Untuk itu kami support agar segera terwujud, karena banyak permasalahan pendidikan terutama di daerah yang perlu dibahas di tk.Nasional. Misalnya 1). Dengan digulirkannya dana BOS yang sama dalam konteks pemerataan pendidikan mengakibatkan disparitas apresiasi masyarakat terhadap pendidikan di daerah cukup menonjol;
    2).Bagaimana parameter Standarisasi perhitungan pemberian dana BOS, agar lebih meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan efisien..
    3).Agar Dewan Pendidikan Kab/Kota melaksanakan Tugas dan Fungsinya, secara efektif, berapa besaran alokasi Anggaran yang perlu disiapkan oleh Pemerintah/Pemda Prov atau Pemkab.
    Terima kasih

    Reply

    • suparlan
      Okt 01, 2014 @ 10:31:57

      Terima kasih respon Bapak.
      Pertama, besaran dana BOS ditetapkan oleh pemerintah bersama wakil rakyat sesuai dengan kemampuan anggaran.
      Kedua, alokasi dana untuk DP/KS dapat berasal dari pemerintah/pemerintah daerah, dan sumber lain yang tidak mengikat. Demikianlah yang tercantum dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Trims.

      Reply

  69. Kang Kho May
    Sep 30, 2014 @ 14:40:34

    Assalamualaikum . Bapak Suparlan Yang Budiman,
    Pembentukan Dewan Pendidikan Nasional adalah suatu keniscayaan. Untuk itu kami support agar segera terwujud, karena banyak permasalahan pendidikan terutama di daerah yang perlu dibahas di tk.Nasional. Misalnya 1). Dengan digulirkannya dana BOS yang sama dalam konteks pemerataan pendidikan mengakibatkan disparitas apresiasi masyarakat terhadap pendidikan di daerah cukup menonjol;
    2).Bagaimana parameter Standarisasi perhitungan pemberian dana BOS, agar lebih meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan efisien..
    3).Agar Dewan Pendidikan Kab/Kota melaksanakan Tugas dan Fungsinya, secara efektif, berapa besaran alokasi Anggaran yang perlu disiapkan oleh Pemerintah/Pemda Prov atau Pemkab.
    Terima kasih
    menyikapi , dengan

    Reply

  70. taty
    Sep 18, 2014 @ 23:16:09

    jika ijazah lulusan SMK Islam Jakarta selatan ditahan karena masih ada tunggakan kemana kami harus mengadu? adakah aturan atau sanksi bagi sekolah yang masih menahan ijazah? padahal kalau diberi, anak2 bisa melamar pekerjaan dan jika sudah kerja bisa mencicil tunggakan.

    Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Nov 04, 2014 @ 00:39:14

      Tentu dapat mengadu kepada Dinas Pendidikan setempat. Kalau tidak ditanggapi terus saja kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah. Salam.

      Reply

  71. mulyadi ambo
    Sep 13, 2014 @ 14:31:34

    Asslamualaikum Wr.Wb. Bapak Drs.Suparlan.M.Ed yang terhormat, saya mau bertanya apakah sekolah swasta/yayasan bisa mengajukan dana bansos..? kemudian bagaimana mengetahui bahwa Komite Sekolah tersebut mendapat dana bantuan bansos…?terima kasih mohon penjelasannya….wassalam.

    Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Sep 19, 2014 @ 01:55:40

      Oh bisa. Komunikasi dengan Dewan Pendidikan Kab/Kota. Karena yang seleksi awal DP.

      Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Sep 23, 2014 @ 02:17:47

      Dapat, tetapi dalam hal bansos ini tidak termasuk sekolah swasta yang ada di bawah pembinaan Kemenag. Mekanismenya, komite sekolah yang diusulkan atau diminta untuk mengirimkan proposal diseleksi awal oleh Dewan Pendidikan Kab/Ko. Salam.

      Reply

  72. mulyadi ambo
    Sep 13, 2014 @ 14:05:03

    Asslamualaikum Wr.Wb. Bapak Suparlan yang terhormat, saya mau bertanya apakah sekolah swasta/yayasan bisa mengajukan dana bansos..? kemudian bagaimana mengetahui bahwa Komite Sekolah tersebut mendapat dana bantuan bansos…?….wassalam.

    Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Nov 04, 2014 @ 00:33:05

      Mekanismenya diseleksi oleh Dewan Pendidikan Kab/Ko. Jika pemerintah akan memberikan bansos, pada awal tahun anggaran, pemerintah mengirimkan surat informasi kepada Dewan Pendidikan Kab/Ko. Jadi melalui pihak Dewan Pendidikanlah Anda dapat mengetahui. Salam.

      Reply

  73. ima
    Sep 12, 2014 @ 11:16:02

    Pak, di sekolah anak kami ada iuran POMG tiap tahunnya yg dibayar di awal tahun ajaran. nah, apakah perbedaan POMG dengan komite sekolah?

    Reply

    • suparlan
      Sep 13, 2014 @ 12:06:15

      POMG itu sekarang menjadi Komite Sekolah. POMG sekarang tidak ada landasan hukumnya.

      Reply

  74. pak barus
    Sep 09, 2014 @ 03:22:46

    Terima kasih Bapak telah berkenan dan bersemangat menjadi penggiat komite sekolah, yang memang harus kita bangun bersama agar bisa menjalankan fungsi nya sesuai dengan mandat yang diberikan
    Begini Pak, saya baru saja terpilih sebagai ketua komite sekolah di sleman, tapi saya bingung Pak (sampai hari ini belum ada SK nya), menurut Kepala Sekolah, didalam struktur organisasi KS tidak ada posisi untuk bendahara, hanya Ketua I, Ketua II, Sekretaris I, Sekretaris II dan Anggota, apakah ini tidak menyalahi aturan ?
    karena setelah saya baca di web Bapak ini, nantinya KS akan mengelola anggaran partisipasi, lalu siapa yang membukukan keuangannya ?
    mohon pencerahannya, agar saya bisa bersikap apabila nanti diberi SK oleh Kepala Sekolah
    terima kasih

    Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Sep 23, 2014 @ 02:22:54

      Ditjen Pendidikan Dasar telah menyusun Panduan Umum Komite Sekolah, dan di dalamnya antara lain diatur tentang kepengurusannya. Jumlah pengurus komite sekolah sebanyak 15 orang, jadi memungkinkan adanya bendahara. Memang di dalam PP Nomor 17 memang disebutkan paling tidak ketua dan sekretaris. Tetapi komite sekolah diberikan kewenangan untuk menyusun kepengurusan yang lebih lengkap. Salam.

      Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Nov 13, 2014 @ 05:38:58

      Struktur kepengurusan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah diserahkan kepada DP dan KS. Yang secara ekplisit diatur dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 minimal harus ada ketua dan sekretaris. Oleh karena masih ada belasan lagi pengurus KS, maka ada baiknya kepengurusan tsb dilengkapi saja, termasuk bendaharanya.

      Reply

  75. herman ardiansyah
    Sep 05, 2014 @ 16:06:49

    Assalamualaikum,, pak saya mau tanya lagi, bagai mana cara pengajuan bansos,dan kemana harus saya ajukan,karna saya sebagai komite belum pernah mengajukan bansos.
    terimakasi atas jawaban bapak,dan saya merasa terbantu untuk menjalankan tugas sebagai komite sekolah. Semoga bapak tidak bosan untuk berbagi pengetahuan kepada saya juga pada semua yang membutuhkan.
    semoga bapak selalu di berikan kesehatan dan juga selalu dalam lindungan allah swt,

    Wasssalamualaikum wr wb
    Herman ardiansyah

    Reply

    • suparlan
      Sep 09, 2014 @ 01:04:35

      Amin. Informasi tentang bansos untuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah akan disampaikan kepada Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota pada awal tahun anggaran sekitar bulan Februari/Maret, bersama dengan ketentuan dan persyaratannya. Silahkan komunikasi kepada DP setempat. Ini tentang bansos dari Dikdas untuk SD dan SMP. Selain itu ada bansos untuk SMA dan SMK dari Dikmen, yang informasinya silahkan hubungi Dinas setempat, karena informasinya akan disampaikan melalui Dinas Pendidikan setempat. Salam.

      Reply

  76. dahwir
    Sep 03, 2014 @ 12:01:43

    pemilihan pengurus komite sekolah yang benar itu gimana?

    Reply

    • suparlan
      Sep 09, 2014 @ 01:11:48

      Prinsipnya melalui rapat orangtua peserta didik, yang memilih calon cari orangtua, tokoh masyarakat, dan tokoh pendidikan. Ketiga unsur inilah yang akan menjadi pengurus KS/M, dengan jumlah pengurus terpilih 15 orang, masing-masing unsur 30%, dan di SK-kan oleh kepala sekolah, masa baktu tiga tahun. Berbeda dengan masa baktu Dewan Pendidikan selama lima tahun. Lakukan pemilihan yang demokratis, bisa dengan musyawarah atau dengan pemungutan suara. Hindari cara penunjukan. Untuk ini hubungi Dewan Pendidikan setempat, karena kami mengirimkan buku Panduan Umum Komite Sekolah. Dapat dipelajari secara mendalam dari buku panduan tersebut. Salam.

      Reply

  77. s.prihmardoyo
    Agu 27, 2014 @ 09:47:11

    Utk yg sd/smp sy sdh tahu yg sma baru tahu krn bansos tsb tdk melalui dewn pddkn.

    Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Agu 28, 2014 @ 01:04:08

      Ya Pak, pendistribusiannya oleh Dijten Dikmen melalui Dinas Pendidikan. Silahkan komunikasi dengan Dikmen. Salam.

      Reply

  78. s.prihmardoyo
    Agu 22, 2014 @ 03:12:44

    Slmt siang pak, hr ini saya wk sek dewan pendidikan wonogiri bersama ketua dewan pddk diundang komite sekolah sma n 1 jatisrono dlm acr workshop kom sek setempat. Kami baru tahu klo dirjendikmen juga menyalurkan bansos utk komsek sma. Terimakasih mudah2an tdk hanya satu sklah yg dpt tapi lbh banyak lagi, sokur2 dewan pendidikan juga mendapat stimulan dana apbn scr rutin dan memadai. Mtnw

    Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Agu 22, 2014 @ 12:15:48

      Masa wakil sek dewan pendidikan kok baru tahu. Yang menentukan enam KS yang dipilih untuk mengirimkan proposal adalah DP Kab/Ko. Agar dapat menjangkau lebih banyak, kita berikan bansos untuk DP dan KS yg tahun sebelumnya belum dapat. Tahun 2014 ini 100 DP dan 300 KS yg dapat.

      Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Agu 27, 2014 @ 00:54:05

      Mestinya, sebagai wakil Bapak mengetahui tentang bansos untuk dewan pendidikan dan komite sekolah ini. Pada tahun 2014 100 DP memperoleh bansos masing-masing 35 juta, dan 300 KS menerima masing-masing 17,5 juta, untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas DP dan KS. Salam kepada semua kawan-kawan.

      Reply

  79. suparlan
    Agu 21, 2014 @ 02:01:31

    Maaf, Ditjen Dikdas sementara ini hanya memberikan bansos kepada Komite Sekolah di bawah pembinaan Kemendikbud. Beberapa tahun anggaran sebelumnya memang termasuk Komite Madrasah, tetapi sejak dua tahun kemarin tidak termasuk MTs.

    Reply

  80. Rachmad bastari
    Agu 19, 2014 @ 04:25:58

    Ass..pak saya Rachmad bastari kebetulan saya baru dipilih jadi ketua komite sekolah mts , bagai mana contoh proposal untuk pengajuan dana karena msh banyak butuh sumber dana untuk kemajuan sekolah.dan kelembaga mana saja saya harus minta bantuan mksh pak wslm

    Reply

    • suparlan
      Agu 21, 2014 @ 02:02:24

      Maaf, Ditjen Dikdas sementara ini hanya memberikan bansos kepada Komite Sekolah di bawah pembinaan Kemendikbud. Beberapa tahun anggaran sebelumnya memang termasuk Komite Madrasah, tetapi sejak dua tahun kemarin tidak termasuk MTs.

      Reply

  81. herman ardiansyah
    Agu 16, 2014 @ 15:42:24

    assalamualaikum,,, pak saya mau tanya bagaimana cara mendapatkan bansos
    untuk oprasional komite, karna selama saya jadi komite belum pernah dapat bansos, mohon penjelasanya , terimakasi,,wassalam,,,

    Reply

    • suparlan
      Agu 19, 2014 @ 01:39:00

      Hampir setiap tahun, sejak tahun 2003 sampai 2014, Ditjen Dikdas telah memberikan bansos DP dan KS. Pada tahun anggaran 2014, DP yang memperoleh bansos sebanyak 100 DP, dan KS-nya sebanyak 300 KS. Untuk bansos KS silahkan komunikasi dengan DP dan Dinas Kab/Kota, karena informasinya dikirimkan melalui kedua lembaga ini.

      Reply

  82. Suparlan Abdulbasir Salim
    Agu 16, 2014 @ 01:04:12

    Bapak di kab/ko mana, provinsi mana? Tentu Bapak dapat mengadu ke Dinas Kabku setempat, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Direktorat Jenderal terkait. Melanggar? Ya tentu saja, karena buku pelajaran itu sudah disediakan anggarannya dari BOS buku. Tapi ya itulah keadaan yang kemudian dimanfaatkan. Lagi pula buku pelajaran apa itu? Sesuaikah dengan Kurikulum 2013? Saya memang tidak mengurus soal implementasi kurikulum ini. Hanya karena tanggung jawab moral, saya jawab pertanyaan Anda yang saya ketahui, dan bahkan saya akan teruskan kepada pihak yang terkait. Salam.

    Reply

  83. sutardi
    Agu 12, 2014 @ 17:33:22

    yth bpk parlan mohon tanggapanya, anak saya kelas 2 sd pada 11 agustus 2014. sekolahan anak saya mengadakan rapat membahas tentang buku pelajaran, dengan alasan keterlambatan pengiriman buku pelajaran sekolah, komite dan pihak sekolah menganjurkan kepada orang tua murid untuk membeli buku pelajaran seharga 260 rb, apa kah melanggar peraturan atau tidak kolou melanggar kemana saya harus mengadu

    Reply

  84. Suparlan Abdulbasir Salim
    Jul 19, 2014 @ 10:50:38

    Untuk DPN, proses pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Anggota DPN. Untuk Komite Sekolah dilakukan dalam rapat orang tua/wali peserta didik dan tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan. Dalam Pasal 197 ayat (1) disebutkan sebagai berikut:
    Pasal 197
    (1) Anggota komite sekolah/madrasah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur:
    a. orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen);
    b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
    c. pakar pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
    Ketentuan pengurus KS yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris tersebut adalah ketentuan minimal.

    Reply

  85. Empud Saepudin
    Jul 15, 2014 @ 08:27:03

    1. Dalam uraian di atas, dinyatakan bahwa pencalonan Pengurus Komite diajukan oleh Panitia sebanyak calon 30 orang yang akan ditetapkan paling banyak 15 orang, darimana sumbernya ketetapan ini? Peraturan apa, Pasal berapa dan ayat berapa, kayanya saya ketinggalan informasi?
    2. Dengan dihilangkannya Bendahara di Kepengurusan Komite menurut PP 17/2010 dan di- sentralisasikannya pengelolaan/pengurusan keuangan pada satu tangan yaitu Satuan Pendidikan, sehingga otorisator, ordonator, atau pemungutan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan diletakan pada satu tangan yaitu satuan pendidikan, apakah hal ini tidak akan menimbulkan kerawanan dalam tindak Korupsi.
    3. Keuangan sebagai partisipasi masyarakat atas dasar musyawarah antara Orang tua siswa dan Komite yang setiap tahun terkumpul di Kota kami bagi setiap SMAN/SMKN adalah berkisar antara 4-7 Milyar ( DSP dan SPP) yang dituangkan di dalam KAS (Kegiatan Anggaran Sekolah) berdasarkan, administrasi dulu sebelum keluarnya PP adalah Pemungutan dilakukan oleh “Pemungut” yang ditunjuk bersama berdasarkan SK Kepala Sekolah dan Ketua Komite, setelah dipungut disimpan di Rekening atas nama Kepala Sekolah dan Komite (spaceman berdua), dalam hal kebutuhan Kepala Sekolah mengajukan program bulanan berdasarkan KAS kepada Komite melalui Bendahara Komite , dan atas dasar itu Ketua Komite (dalam kedudukan sebagai Otorisator Dana Komite) menyerahkan uang bulanan tersebut kepada Kepala Sekolah yang setiap pengeluaran dibuatkan pertanggung jawaban ‘/kwitansi oleh satuan pendidikan yang diketahui oleh Ketua Komite. Disini unsur saling mengontrol ada, sekarang karena PP 17/2010, tidak diikutkan dalam pengelolaan Keuangan, seklipun keuangan itu bersumber dari masyarakat, dan perlu diingat bukan berstatus “hibah” kepda Sekolah, tapi berkaitan dengan program yang diajukan Komite, sehingga termasuk keuangan lembaga masyarakat, hasil musyawarah yang berdasarkan rapat orang tua. Memang betul Komite punya kewenangan pengawasan, namun pengawasan komite tidak sama dengan unsur pengawas lainnya seperti Insepektorat pengawasan, karena Komite tidak diperkenankan melakukan pemeriksaan dan introgasi (baca pembatasan kewenangan Komite dalam PP 17). Bagaimana Komentar Balik masalah ini>

    Reply

  86. bakhtiar
    Jul 10, 2014 @ 04:38:32

    butuh petunjuk operasional keuangan komite sekolah

    Reply

  87. tifa
    Jun 11, 2014 @ 10:33:30

    anak saya sekolah kelas 7 di sebuah SMPN di kota kertosono nganjuk,masih ada pungutan ‘uang gedung’ dan ‘pembayara tabungan wajib’,karena keterbatasan penghasilan,kami belum mampu melunasi uang gedung tersebut yang notabene tidak boleh mnengikuti UKK,benarkah ada peraturan/ketentuan seperti yang saya sebutkan diatas,kemudian apakah benar setiap siswa itu ‘wajib’ menabung,andaikata benar seperti itu peraturan yang di terapkan,audzubillahi min dzalik,anak saya akan jadi korban yang ke sekian kali program pendidikan sekolah negeri di negeriku tercinta

    Reply

  88. suparlan
    Jun 02, 2014 @ 23:00:53

    Bahkan telah disempurnakan dengan PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

    Reply

  89. Puji Nuryati
    Mei 29, 2014 @ 15:55:29

    Selamat malam pak parlan,
    saya sedang menyelesaikan untuk tugas akhir saya penelitian, apakah bapak mengetahui pp yang mengatur tentang standar pembiayaan personalia untuk sekolah. menurut bapak apakah ada standar pembiayaan personalia khususnya untuk sekolah swasta, Mohon informasinya. terima kasih atas bantuan bapak.

    Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Jun 02, 2014 @ 07:28:52

      PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjelaskan tentang 8 (delapan) standar, termasuk standar pendidik dan tenaga kependidikan dan standar pembiayaan. Klick http://www.google.com.

      Reply

  90. mohamad amin
    Mei 13, 2014 @ 09:19:42

    Pa kalau saya mengajukan dana dari dari kementrian Pendidikan nasional dasar hukumnya apa ?

    komite sekolah sdn 19 pt pulogebang

    Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Mei 13, 2014 @ 21:31:00

      Maksud bapak memohon bantuan dana kepada Kemendikbud? Hubukmnya mubah. Boleh mengajukan. Tapi, menurut UU pemerintah mempunyai kewajiban untuk membiayai pendidikan untuk anak-anak bangsa.

      Reply

  91. vira
    Apr 28, 2014 @ 00:23:15

    bagaimana jika ada sekolah yang tidak memeprbolehkan adanya komite sekolah di sekolahnya? tlg dijawab ya Pak. tx

    Reply

    • suparlan
      Mei 08, 2014 @ 20:34:50

      Thanks.

      Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Mei 11, 2014 @ 04:30:48

      Pertanyaannya dapat dikembalikan begini. Bagainya jikalau ada sekolah yang tidak melaksanakan amanat Undang-Undang dan PP? Salah.

      Reply

  92. santi
    Apr 02, 2014 @ 00:24:19

    Komite Sekolah di sekolah tertentu kurang aktif.
    Untuk biaya pemantapan dan biaya perpisahan, pimpinan mengundang pengurus orangtua siswa (dari semua kelas 9). proposal dua kegiatan tersebut diajukan pimpinan sekolah kepada pengurus orangtua kelas, bukan kepada Komite Sekolah. Dalam proposal ada juga nama perwakilan Komite Sekolah.

    Pengurus kelas diminta mengumpulkan dana untuk dua kegiatan tersebut, biasanya diserahkan kepada walikelas. selanjutnya walikelas menyampaikan kepada bendahara kegiatan ( satu guru di sekolah).
    Memang tidak ada edaran pungutan, hanya permintaan pengumpulan dana melalui perwakilan orangtua setiap kelas.

    Besarnya “sumbangan” dari dua kegiatan itu diperkirakan lebih dari 350jt rupiah. Tidak nampak ada pertanggungjawaban / laporan kepada orangtua.
    Mungkin juga Komite Sekolah menerima laporan dari sekolah tentang penggunaan dana.
    Kenyataannya orangtua sulit/ tidak dapat mengetahui penggunaannya.

    Untuk keadaan:
    -Komite Sekolah yang kurang aktif (dipertanyakan kontribusinya)
    -Pengumpulan dana/sumbangan oleh pengurus kelas
    -Sumbangan diserahkan langsung kepada pihak sekolah (tanpa kehadiran Komite Sekolah)

    Apakah cara seperti itu diperbolehkan?
    Bagaimana sebaiknya sikap pengurus orangtua menghadapi permintaan pihak sekolah? (bagaimanapun juga anak-anak kami masih bersekolah di sana).
    Kami khawatir menyampaikan aspirasi karena pihak sekolah mengetahui nama anak-anak dari pengurus kelas.

    Terimakasih atas jawabannya.
    Kami kira, keadaan seperti banyak terjadi di sekolah lainnya.
    Jawaban yang diberikan akan sangat bermanfaat bagi orangtua, sekarang dan masa yang akan datang.

    Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Apr 05, 2014 @ 02:52:32

      Prinsipnya pungutan dilarang, sementara sumbangan masih ditoleransi. Itupun harus dengan proses yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Apa itu demokratis, prosesnya dari, oleh, dan untuk warga sekolah. Transparan artinya direncanakan dan dilaksanakan secara terbuka, sehingga diketahui oleh semua warga sekolah. Sedang akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara publik. Oleh karena itu berasal dari dana publik, maka pertanggungjawabannya juga harus dilaporkan kepada publik atau masyarakat. Kalau sudah serti itu proses dan mekanisme, insyaallah semuanya akan berjalan lancar dan berhasil.

      Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Jun 02, 2014 @ 07:42:23

      Keberadaan KS di sekolah dimaksudkan agar ada hubungan dan kontribusi oranggtua/masyarakat kepada sekolah. Kalau ada tetapi tidak berpartisipasi apa gunanya? Kalau saya, apa pun bentuk kontribusi itu monggo2 saja. Tentu nanti harus ada akuntabilitas publiknya, dipertanggungjawabkan kepada ortu dan masyarakat.

      Reply

  93. Khairul Anwar
    Feb 27, 2014 @ 02:50:39

    Ralat:
    Mohon maaf ada kesalahan : ………dengan alasan sementara, seharusnya ……..dengan alasan ‘takut’ , sementara…..

    Tks
    KA

    Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Mar 08, 2014 @ 03:48:58

      Maaf telah membalas. Sibuk ngurus bansos DP dan KS. Mandulnya fungsi Komite Sekolah sangat merugikan pemerintah sebenarnya. Kasus pemungutan oleh kepala sekolah yang tidak meminta pertimbangan KS, dapat menjadi peluang rasuah oleh oknum KS. Kalau terjadi seperti itu, KS hanya akan menjadi kuda tunggangan belaka. Yang disalahkan justru KS, padahal skenario dari Kepala Sekolah. Sekali lagi kalau peran Komite Sekolah tidak optimal, maka komite sekolah hanya akan menjadi stempel saja, yang rugi adalah komite. Justru itulah yang diperlukan adalah kerja sama komite dengan sekolah.

      Ketika RSBI hanya menjadi Rintihan Sekolah Bertaraf International dan akhirnya digusur oleh MK, akhirnya untuk peningkatan mutu kembali ke Komite Sekolah, dengan catatan tidak sebagai pungutan. Untuk ini Komite Sekolah harus pakai strategi dan pendekatan yang cerdas untuk menjadikan pungutan itu menjadi sumbangan yang tidak diskriminatif, dan justru harus peduli dengan orang tua yang kurang mampu.

      Reply

  94. Khairul Anwar
    Feb 27, 2014 @ 02:43:34

    Assalamu’alaikum Wr Wr,
    Apa kabar Pak ? Semoga sehat wal afiat beserta keluarga tercinta.
    Sebagai penggiat Komite Sekolah saya sering mendapat pertanyaan ‘keluhan’ terkait dengan ‘mandulnya’ peran dan fungsi Komite Sekolah sehubungan dengan kebijakan politis ” Sekolah Gratis ” di beberapa daerah. Hal ini telah menjadi hambatan bahkan ‘mematisurikan’ Komite Sekolah dalam melaksanakan perannya sebagai lembaga Supporting Agency, karena di satu sisi komite sekolah berupaya menggalang dukungan dari berbagai pihak untuk mendukung program sekolah sementara di sisi lain dihadang dengan peraturan dan larangan yang bersifat umum di suatu daerah, padahal kondisi dan kemampuan masing-masing sekolah sangat berbeda. Sebagai contoh; di SDN ‘X” mayoritas siswa-siswinya berasal dari masyarakat ‘mampu’, antusiasme orang tua membantu / mendukung program sekolah sangat baik, hal ini terbukti sekolah ini mempunyai program ekstra kurikuler yang prestatif seperti Angklung ( sering Juara diberbagai event ), Olah Raga, Paduan Suara, OSN dll. Kegiatan ini bisa berjalan karena dukungan / biaya penuh dari orang tua (donatur) yang digalang oleh Pengurus Komite Sekolah, namun sayang dengan adanya aturan kebijakan larangan yang bersifat umum ( generik) tersebut pihak sekolah dan komite sekolah saat ini ‘mati suri’ tidak dapat lagi mendukung program tersebut dengan alasan sementara sumber dana BOS maupun BOP tidak mampu membiayai program unggulan yang sudah berjalan selama ini.
    Bagai mana menurut Bapak sebagai langkah solutif masalah ini ?

    Yang kedua: mohon pencerahan terkait dengan informasi yang beredar dan meresahkan di kalangan guru SD khususnya di DKI terkait dengan info sepotong kebijakan baru bagi guru SD non jurusan PGSD yang wajib kuliah lagi di jurusan PGSD. Terima kasih saran dan informasinya.

    Wassalam Wr Wb
    Khairul Anwar / Eks Ketua Komite Sekolah SMPN 92 Jakarta.

    Reply

  95. mustafa badi
    Feb 25, 2014 @ 09:07:52

    assalamu alaikum.wwb.tulisan pak parlan sangat mmbantu tentang peranan komite sekolah.saya komite di SMP pk.sekalian tanya pk,apakah ada bansos pemberdayaan komite SMP,kalau ada kemana diajukan pk.trimakasih pk.

    Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Mar 08, 2014 @ 03:29:54

      Maaf, telat menjawab. Tahun 2014 ini ada bansos untuk DP dan KS. Untuk KS, silahkan berkomunikasi dengan DP Kab/Ko, karena KS yang akan mengirimkan proposal perlu di”seleksi” terlebih dahulu oleh DP Kab/Ko. Kalau misalnya DP-nya tidak aktif, coba komunikasi ke dinas pendidikan, karena dinas pendidikan diberikan tembusan. Trims.

      Reply

  96. nsae neolaka
    Feb 23, 2014 @ 13:04:07

    terima kasih atas tulisan ini sangat bermanfaat bagi kami di sekolah

    Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Feb 25, 2014 @ 16:06:02

      Terima kasih kembali. Komite Sekolah mana ya? Sharing informasi ke Ditjen Pendidikan Dasar. Trims.

      Reply

  97. ria
    Feb 23, 2014 @ 07:32:19

    Assalamualaikum wr.wb.
    Pak, mohon ijin untuk share tulisan diatas, kami baru saja dilantik
    sebagai Komite Sekolah,, saja baca tulisan diatas sangat membantu
    kami dalam melaksanakan tugas di lembaga ini. Terima kasih sebelumnya.

    Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Feb 25, 2014 @ 16:04:11

      Selamat! Ibu Ria. Sampaikan laporan kegiatannya ke Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar. Trims.

      Reply

  98. syafaruddin
    Feb 17, 2014 @ 14:08:50

    Ass.wr.wb.Pak Parlan,, apakah msh diperlukan AD/ART bagi DP Kabupaten dan KS, sejak berlakunya PP 17 thn 2010 ?.

    Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Feb 25, 2014 @ 15:58:57

      Ya, ya… Perlunya AD/ART itu memang kebiasaan umum setiap organisasi, termasuk DP dan KS. Nah ini dia, kelahiran PP Nomor 17 Tahun 2010 memang terlambat selama lima tahun. Seharusnya PP itu harus sudah terbit paling tambat dua tahun sejak berlakunya UU Nomor 20 Tahun 2003. Jadi PP ini mestinya telah terbit 8 Juli 2005. Tapi nyatanya baru terbit tahun 201o kan, jadi lambat lima tahun. Tentang berlakunya PP 17 tahun 2010 ya sejak tahun 2010 itulah.

      Reply

  99. jay arby mechanical
    Feb 10, 2014 @ 13:45:07

    selamat malam pak..kalau boleh tanya ..sebenarnya hak dan kewajiban dosen itu apa,dan mahasiswa pun sebaliknya dan pemecatan se orang dosen itu seperti apa?karna di dalam UUD no 12 tahun 2012 dN PP no 17 tahun 2010 ,itu belum terlalu di pahami pak penjabaranya.jadi kalau memang bisa,tolok pak minta penjelasan yang secara detailnya pak..terima kasi pak
    selamat malam.

    Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Feb 12, 2014 @ 02:55:44

      PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Secara lebih lengkap perguruan tinggi diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2012. Hak dan kewajiban dosen secara singkat dirumuskan dalam Tridharma Perguruan Tinggi, sebagaimana yang kita pahami selama ini.

      Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Mei 06, 2015 @ 07:01:16

      Akan lebih baik dapat membuka sendiri hal-hal terkait dengan dosen dan guru tersebut. Trims.

      Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Mei 06, 2015 @ 07:09:46

      Setuju. Sekarang coba konsepkan lagu SEKOLAH SEBAGAI TEMPAT YANG MENYENANGKAN BAGI ANAK.
      Salam,
      Suparlan.

      Reply

  100. ramlan
    Jan 16, 2014 @ 15:36:06

    Dalam pp no 17 th 2010 anggota komite sekolah di tentukan paling banyak 15 orang. apakah ditentukan batas minimal nya? mohon di respon

    Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Jan 17, 2014 @ 15:06:39

      Itu ketentuan maksimal. Jadi untuk Dewan Pendidikan Nasional maksimal 15 orang, Dewan Pendidikan Provinsi maksimal 13 orang, Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota maksimal 11 orang. Demikian.

      Reply

      • kadarusman
        Jul 19, 2014 @ 06:36:11

        mks pk suparlan mnrt sy inilah slh satu bntuk media pddk pencerdasan generasi bngsa ,atas problem pddkn di negara kt,mnrt sy spatutnya gr bersyukur dg adnya TPP,yg tujuan mulianya adlh agar gr fokus pd tgs dn tg jwb profesinya,utk beramal bakti mencrdaskan ank bgsa.agar bngs kita tak miskin ilmu yg berimplikasi pd miskin harta.
        Komite sklh dn Dewan pnddkn adlh refresntasi dmkrsi bdg pnddkn yg mksudnya ktrlibtan wrg msykt dlm sbuah lmbg pnddkn dg hrpn mmbgun smgt kbrsman dn gtg royong utk tjuan kmjuan pnddkn.krn sdh pasti bhw masyrkt menaruh harpn besar pd sbh lmbg pnddkn,utk dpt mmbw prbhan besar pd stiap ank dn generasi yg ia ttpkn. namun disislain efek Globalisasi dn tuntutan gy hdp indvdu pr oknum gru turut bergeser, se iring peningktn income mrk. kini sang Guru tdk lg identik dg Pk Gr Umar Bakri dg spedah bututnya. kt kuncinya kt prlu rfleksi diri bhw msh banyak saudra kt yg jauh dr layak. hdp dlm hutan rimba tanpa jalan aspal dan lampu penerang .ruang belajar seadanya dn para guru pengabdi.yg berjiwa besar
        maka kita merasa terpanggil utk menerangi hdp mereka walau hanya secuil ilmu.
        Karena itu khadiran sosok guru dlm kontek struktur komite perlu diberikn perldgn profesi krn tak jarang guru harus berbenturan dg berbagai kepentingan terkait implementasi pengelolaan atau pengawasan dana Masyarakat oleh komite dan oknum Kepala sekolah.

        Reply

  101. adongkadar
    Nov 07, 2013 @ 15:24:31

    cukup bermanfaat bagi semua fihak yang terlibat dan berpartisipasi dalam proses pendidikan karena wadah ini dapat menambah wawasan kita tentang sistem pendidikan di negara kita

    Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Nov 11, 2013 @ 19:59:45

      Terima kasih. Itulah yang diharapkan. Mohon saran dan masukan. Bapak Adong bekerja di mana? Tolong sedikit kenalan. Terima kasih.

      Reply

  102. Ari Subagyo
    Nov 06, 2013 @ 03:43:21

    komite sekolah itu terdiri dari berapa unsur dan unsur itu dari mana saja?

    Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Nov 06, 2013 @ 05:49:19

      Ketentuan tentang yang saudara tanyakan sebenarnya sudah termuat dalam PP Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Saudara dapat membukanya melalui http://www.google.com. Nah, dalam PP itu dijelaskan bahwa untuk komite sekolah terdiri atas 3 (tiga) unsur: 1) orangtua/wali peserta didik, 2) tokoh masyarakat, dan 3) tokoh pendidikan. Untuk tidak menjadi penasaran, silahkan bukan http://www.google.com dan ketik komite sekolah, atau langsung PP Nomor 17 Tahun 2010. Ingin coba? Silahkan.

      Reply

  103. elok
    Okt 16, 2013 @ 01:13:39

    mengapa tidak dijawab pak???

    Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Okt 30, 2013 @ 00:30:57

      Maaf, selama 43 hari saya absen tidak membuka website, karena sdg naik haji. Baru pulang 28 Oktober 2013. Peraturan yang membuat tugas komite sekolah adalah PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Pasal dan ayatnya mohon dapat dilihat sendiri. PP itu dapat di upload dari google.com. Demikian terima kasih.

      Reply

      • Suparlan Abdulbasir Salim
        Nov 07, 2013 @ 05:54:22

        Ohhh, tidak elok untuk tidak menjawab komentar dari Elok. Ada Permen yang mengatur bahwa tidak boleh ada pungutan, sedang sumbangan boleh. Yang lebih penting, peran serta masyarakat melalui Komite Sekolah perlu didukung, dengan catatan semua itu perlu dilaksanakan secara demokratis, transparan, dan akuntabel. Salam.

        Reply

  104. elok
    Sep 18, 2013 @ 12:07:32

    Apa sebenarnya tugas komite sekolah?di sekolah dasar tempat anak saya belajar,komite sekolah aktif meminta ‘sumbangan’ dengan batasan nominal.katanya untuk membangun tambahan kelas. memang berupa option,tp option ‘tidak menyumbang’ tidak ada. ini kan jadi mewajibkan.yg tidak menyumbang, sampai anaknya kelas 4, tetap ditagih, tidak menanyakan sanggup tidaknya/ikhlas tidaknya. peraturan manaygmemuat tugas komite sekolah?

    Reply

  105. wawan
    Sep 13, 2013 @ 06:04:29

    disekolah kami komite dipilih oleh perwakilan orang tua murid, setiap kelas mengajukan calon komite sekolah. Setelah di pilih ternyata Ketua komite tersebut PNS masih aktif, anggota DPRD, apakah diperbolehkan ?

    Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Sep 16, 2013 @ 09:20:09

      Proses dan mekanisme itu sudah bagus dan demokratis. Kalau itu yang terjadi, tidak mengapa, karena syarat pemilihannya adalah sebagai orangtua/wali peserta didik. Apa boleh buat, kan ada pengurus yang lain, nanti akan mendampingi ketua Komite Sekolah itu. Ingat masa baktinya 3 (tiga) tahun. Salam.

      Reply

  106. Suparlan Abdulbasir Salim
    Sep 06, 2013 @ 08:48:51

    Ketentuan tentang yang sangat teknis seperti itu, seperti batas-batas kewenangan komite sekolah tidak cukup diatur dalam PP, dan oleh karena itu maka PP harus dijabarkan ke dalam Kepmendikbud. Namun, sampai sekarang, pasal dalam PP yang terkait dengan dewan pendidikan dan komite sekolah belum diapa-apakan, belum dijabarkan ke dalam Permendikbud. Terkait dengan kewenangan untuk menentukan jumlah nominal gaji non PNS dan batas-batasnya, sudah tentu bukan hanya menjadi ranah kewenangan komite sekolah/madrasah, karena guru non PNS bukan berada di bawah kepala sekolah. Itulah sebabnya, maka kewenangan tentang hal itu sudah barang tentu perlu ada dimusyawarahkan antara kepala sekolah dan komite sekolah. Komite sekolah “ikut” menentukan, bukan pemegang kewenangan. Sama halnya ketika sekolah menyusun RAPBS, maka komite sekolah ikut menentukan bersama dengan kepala sekolah. Dibelanjakan untuk apa saja anggaran yang masuk ke RAPBS, termasuk untuk membayar gaji guru non-PNS, tentu saja ditentukan bukan oleh komite sekolah, tetapi oleh keputusan bersama antara sekolah dan komite sekolah. Demikian wallahu alam bishawab. Salam.

    Reply

  107. dewi sutria
    Sep 04, 2013 @ 13:51:50

    apakah ada kewenangan komite untuk menentukan jumlah( nominal) gaji guru non PNS ?
    apakah ada kewenangan bendahara komite untuk menentukan gaji guru non PNS tidak dibayarkan ?
    mohon penjelasan tentang batas2 kewenangan komite sekolah beserta dasar hukumnya?

    Reply

  108. Suparlan Abdulbasir Salim
    Sep 03, 2013 @ 03:34:07

    Kata kuncinya pengawasan. Salah satu tugas dewan pendidikan dan komite sekolah adalah melakukan pengawasan, di samping memberikan pertimbangan dan dukungan. Dalam hal pengawasan, mulai dari institusi yang paling tinggi (kemdikbud) sampai yang paling rendah (sekolah) sudah ada insitusi pengawasan struktural/fungsionalnya, yakni inspektorat sampai dengan tim pengawas, yang melakukan pengawasan dalam aspek administratif dan tentu juga aspek teknis edukatifnya. Sedang pengawasan dari dewan pendidikan dan komite sekolah adalah pengawasan sosial, dari masyarakat. Ingat, amanat desentralisasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Dalam hal ini tidak termasuk dalam pelaksanaan, karena pelaksanaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya institusi pelaksana, atau eksekutif, atau birokrasi. Jadi, pengawasan yang dilakukan oleh dewan pendidikan dan komite sekolah adalah pengawasan sosial, oleh masyarakat. Pengawasan itu juga menyangkut aspek teknis administratif/keuangan dan teknis edukatif. Oleh karena itu, pengawasan komite sekolah tidak akan sampai “mengatur guru”, karena soal mengatur guru sudah masuk dalam ranah pelaksanaan atau eksekutif, dan itu adalah tanggung jawab sekolah dan institusi di atasnya. Kalau dalam praktik ada komite sekolah yang melampaui batas tersebut, tentu harus diluruskan, karena batasannya adalah pengawasan sosial. Jika ada pelaksanaan teknis edukatif yang dilakukan oleh guru ada yang menyimpang, misalnya dalam memberikan hukuman kepada siswa, tidak ramah anak, dsb. maka komite sekolah harus melakukan pengawasan sosial. Bagitulah kira-kira. Wallahu alam bishawab.

    Reply

  109. firdaus
    Sep 02, 2013 @ 06:29:11

    pak parlan, menurut bapak, apa nggak berlebihan PP no 17 ini? karena menurut saya, bisa-bisanya nanti komite sekolah mengatur guru dalam menjalankan tugasnya. sementara dalam menjalankan tugasnya, guru sudah mempunyai tim pengawas dari institusinya sendiri. jadi menurut saya pemerintah ini tidak percaya kepada guru dalam menjalankan tugas2nya. tolong beri penjelasannya pak! terima kasih

    Reply

  110. Suparlan Abdulbasir Salim
    Agu 05, 2013 @ 00:55:12

    Hal tersebut memang termauk masalah yang abu-abu. Apalagi sampai dengan payung hukum berupa UU atau pun PP. Yang ada baru sebatas Permendikbud, yakni tentang pungutan dan sumbangan. Sekarang ini, semua orang sudah tahu bahwa pendapatan — bukan gaji — guru PNS memang sudah lumayan, terutama dari tunjungan sertifikasi. Hal ini memang selaras dengan apa yang diharapan, misalnya Pak Wardiman Djojonegoro menyatakan tentang “kesejahteraan guru’. Nah, kalau kesejahteraan guru sudah lumayan, apakah dana operasional sekolah dapat digunakan untuk tambahan honor para guru PNS yang menjadi kasek, wakasek, petugas perpus, petugas lab, dst? Jawabannya amat tergantung, karena ketentuan tentang hal tersebut memang tidak ada — sepanjang yang saya baca secara eksplisit dalam UU dan PP —. Ketika banyak siswa yang berasal dari orangtua yang tidak mampu, maka ketentuan tentang honor itu, dari segi apa pun, memang tidak laya dijadikan kebijakan. Demikian sebaliknya. Ini termasuk keanekaragaman Indonesia dari Sabang – Meraoke. Jika Bawasda mau melarangnya, maka sebaiknya hal tersebut dituangkan dalam Perda Pendidikan — paling tidak — sebagai penjabaran dari UU dan PP yang memang mengatur hal-hal yang bersifat lebih umum. Berbeda dengan Perda, memang dimungkinkan adanya perbedaan antara satu daerah dengan daerah lain, bukan hanya provinsi, tetapi antarkabupaten/kota. Jangan hanya sekedar melarang, hanya karena tidak mau guru PNS punya pendapatan yang sudah tinggi. Bukankah kita ingin agar guru sejahtera? Agar guru PNS tidak sampai melakukan praktik-praktik KKN dalam penyelenggaraan pendidikan, maka sebaiknya ada aturan yang jelas tentang semua itu, dan Perda Pendidikan jangan hanya bicara hal-hal yang umum dan filosofis, tetapi bicara tentang hal-hal yang praktis. Itulah yang terbetik dalam pikiran saya, selaku pensiunan dalam dikbud, bukan sebagai pejabat yang memiliki kapasitas menjawab pertanyaan Anda yang cukup bagus tetapi memang berat seperti itu. Wallahu alam bishawab. Maaf dan terima kasih.

    Reply

  111. Siswanto
    Agu 02, 2013 @ 01:06:17

    Ijin bertanya pak : Bolehkah dana operasional sekolah SMA yang bersumber dari orang tua siswa digunakan untuk memberikan honor mengajar yang berkaitan dengan jabatan (Wali kelas, Wakasek, Kasek, Kepala Lab, kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh guru dsb) kepada para tenaga pendidik (guru PNS). Apakah ada payung hukum bagi pemanfaatan dana pendidikan yang diambil dari masyarakat.. Mohon pencerahan karena mulai tahun ini Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) di tempat kami melarang pemanfaatan dana operasional sekolah digunakan untuk honorarium kegiatan guru PNS… Terima kasih……

    Reply

  112. Yusup Ridwan
    Jul 20, 2013 @ 21:28:05

    apakah komite sekolah harus berkantor di sekolah?
    apakah ada kewenangan komite sekolah untuk menerima bayaran spp dari orang tua siswa?
    sebab ada sebagian dari komite sekolah yang terlalu berleihan dalam ikut campur terlalu dalam pada pengelolaan sekolah?
    mohon penjelasan tentang batas2 kewenangan komite sekolah beserta dasar hukumnya?

    Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Jul 21, 2013 @ 10:43:56

      Soal kantor komite sekolah tidak diatur secara spesifik dalam PP. Biasanya kepala sekolah memberikan ruangan untuk kantor KS. Penerimaan SPP dilakukan oleh sekolah. Ada permen tentang bantuan atau sumbangan dan pungutan dari orangtua siswa. Menurut ketentuan tersebut, bantuan masih diperbolehkan, tetapi untuk pungutan tidak. Dalam permen tsb. dijelaskan perbedaan antara bantuan atau sumbangan.

      Salah satu fungsi Komite Sekolah adalah melakukan pengawasan. Dalam Pasal 200 (1) berbunyi “Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan endidikan mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

      Reply

  113. Suparlan Basir
    Jun 22, 2013 @ 07:35:02

    Ya begitulah, perbedaan kebutuhan antara KS sangat beragam. Seperti sudah dijelaskan dalam acara workshop bansos di Bandung, tiga kegiatan dalam RAB sebenarnya dapat dilaksanakan sekalisus dalam kegiatan sosialisasi Komite Sekolah, termasuk dapodik dan kerjasama kemitraan. Kalau itu dapat dilakukan, maka bisa saja kegiatan itu menjadi media untuk penggalangan dana, dan hasilnya dapat menjadi dana tambahan untuk membeli alat kerawitan. Benar sekali, output kegiatan itu adalah alat kerawitan itu. Gimana ngaturnya agar kegiatan sosialisasi KS dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

    Reply

  114. Zaenal arifin
    Jun 19, 2013 @ 07:04:36

    Selamat siang pak, di sekolah kami kesenian karawitannya cukup berkembang,namun selama ini bila ada kegiatan masih menyewa.Yang ingin saya tanyakan bolehkan dana bansos komite saya belikan peralatan karawitan tentunya ditambah partisipasi wali murid untuk kekurangannya.Terima kasih.

    Reply

  115. Suparlan Basir
    Jun 15, 2013 @ 23:19:02

    Pak Zaenal, terima kasih karena telah membuka laman saya. Semoga dapat menjadi bahan untuk berbagi (sharing) informasi. Untuk bansos berupa barang, kemendikbud kelihatannya tidak banyak terkait dengan bansos berupa barang ini. Kementerian lain, seperti Kementerian Sosial, mungkin akan lebih banyak melakukannya, misalnya untuk memberikan bantuan fisik jika ada bencana alam, atau untuk keperluan mendesak lainnya. Ditjen Dikmen memberikan bansos untuk komite sekolah jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK) berupa transfer uang yang menurut juknisnya untuk pembelian barang (laptop, infokus) yang dikelola secara swakelola. Tidak diterima berupa barang, tetapi transfer uang. Nah, untuk bansos barang seperti di kementerian sosial tersebut, tentu saja proposalnya diajukan kepada kemsos, yang biasanya untuk kepentingan mendesak. Maaf, saya tidak memiliki kompetensi yg mendalam tentang masalah bansos berupa barang ini. Maaf dan terima kasih.
    Salam. E-mail: me@suparlan.com.

    Reply

  116. Zaenal arifin
    Jun 13, 2013 @ 07:11:06

    Assalamu’alaikum Wr Wb Pak Parlan saya ketua komite SDN Losari I Ploso Jombang yang kemarin ikut workshop di Bandung, seperti diketahui belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa tranfer uang, barang atau jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan. Yang ingin saya tanyakan adalah kami kemarin kan berupa transfer uang sdk kalau bentuk barang itu teknis pengajuan proposalnya bagaimana? Terima kasih.

    Reply

  117. Suparlan Basir
    Mei 27, 2013 @ 10:34:49

    Di tingkat sekolah, pengaduan dapat dilakukan melalui kepala sekolah dan komite sekolah. Di tingkat kabupaten/kota dapat dilakukan melalui dinas pendidikan dan dewan pendidikan kabupaten/kota. Saya berharap mudah-mudahan semua masalah pendidikan sudah barang tentu harus mengedepankan pendekatan secara edukatif dan musyawarah. Amin.

    Reply

  118. ilham arifin
    Mei 24, 2013 @ 15:24:38

    anak saya sekolah di SMP pp JH Tulungagung yang terkenal dg marching band. saya kira sekolah tersebut kategori sekolah faforit belakangan sekolah tersebut biasa ambil kebijakan sepihak semena-mena seperti pengabdian paksa setelah lulus dan kalau tdk mau ijazah mau ditahan. dan untuk kelas satu dan dua kalau mau mutasi krn tdk mau resiko pegabdian wajib akan tdk dinaikkan. pd hal pengabdian tu rambu2nya sy blom tau. dulu aja yg namanya program lobster bisnis murni santri dikibuli gak terima hasil panen. wah kemana saya mengadu

    Reply

  119. Elly
    Mar 30, 2013 @ 10:38:40

    siapa yang sebenar nya menandatangi SK Komite.krn kedepan didaerah kami sk komite akan ditandatangi oleh MPD

    Reply

    • Suparlan Basir
      Mar 31, 2013 @ 06:21:05

      Pada awalnya siapa yang menandatangani SK Komite Sekolah ditentukan dalam AD/ART Komite Sekolah. Tetapi dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 yang telah disempurnakan dengan PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, SK Komite Sekolah ditandatangani oleh Kepala Sekolah. Meskipun ini mempunyai kelemahan, karena seakan-akan kepala sekolah menjadi atasan komite sekolah, tetapi begitulah bunyi PP-nya. Namun dalam PP juga disebutkan bahwa antara kepala sekolah dan komite sekolah tidak mempunyai hubungan hirarkis, tetapi hubungan koordinatif.

      Reply

  120. Mahesa
    Feb 25, 2013 @ 01:57:58

    Bolehkah komite sekolah ikut mencampuri materi ajar pendidikan sekolah atau kegiatan ekstra kurikuler sekolah? Misalnya melarang kemping, menghapuskan studi tour, meniadakan muatan lokal dsb.

    Reply

    • Suparlan Basir
      Mar 31, 2013 @ 06:25:39

      Boleh. Karena pelaksanaan fungsi pengawasan oleh komite sekolah bukan hanya mengenai urusan teknis administratif, tetapi juga teknis edukatif. Namun pelarangan kegiatan ekstrakurikuler, kamping, study tour, muatan lokal, dan sebagainya, sudah barang tentu setelah melalui kajian secara mendalam tentau manfaat dan mudaratnya, serta dibahas dalam rapat dengan kepala sekolah dan dewan gurunya. Bukan hanya sekedar melarang.

      Reply

  121. Download pp 17 tahun 2010 | Cinema 3 Satu
    Jan 04, 2013 @ 10:02:26

    […] suparlan.com […]

    Reply

    • Suparlan Basir
      Jan 06, 2013 @ 22:21:22

      PP Nomor 17 Tahun 2010 telah disempurnakan menjadi PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Perubahan PP itu pada umumnya berkenaan tentang Badah Hukum Pendidikan, sementara pasal-pasal yang mengatur tentang dewan pendidikan dan komite sekolah tidak mengalami perubahan.

      Reply

      • Suparlan Basir
        Feb 25, 2013 @ 03:21:29

        Terima kasih atas respon dan pertanyaan Anda. Pengawasan komite sekolah mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif (Pasal 200). Bahkan komite sekolah perlu dilibatkan saat sekolah menyusun KTSP. Jadi komite sekolah dapat mencampuri urusan materi ajar pendidikan atau kegiatan ekstrakurikuler. Namun, jika itu terkait larang-melarang, seperti contoh Anda, maka hal itu harus dibahas secara mendalam antara komite sekolah dengan pihak sekolah, karena hal itu termasuk substansi kurikulum yang telah ditetapkan bersama dengan semua pemangku kepentingan sekolah, ketika proses penyusunan KTSP. Demikian. Salam.

        Reply

      • husaini
        Apr 22, 2015 @ 08:45:47

        Mohon bertanya pak.. adakah hak sekolah untuk menahan ijazah siswanya dengan alasan apapun itu ?? Mohon jawabannya pak. Terima kasih..

        Reply

        • suparlan
          Mei 03, 2015 @ 09:51:37

          Menurut saya, tidak ada sama sekali. Ijazah adalah hak mutlak siswa yang namanya tertulis dalam ijazah tersebut. Memang siswa punya kewajiban untuk memperolehnya, misalnya mengikuti ujian, lulus ujian sesuai dengan ketentuan. Jika masih ada tunggakan, usahakan untuk memenuhinya. Perlu bantuan, silahkan kemunikasikan kepada masyarakat yang mampu. Salam.’

          Sebagai contoh perbandingan, anak saya lulusan UUM (Universiti Utara Malaysia. Untuk masuk kerja di Indonesia, anak saya harus menunjukkan ijazah aslinya. Eeee tahu-tahun ijazah aslinya nggak ada. Apa yang dilakukan? Dia pergi ke Malaysia dan datang ke UUM menyampaikan masalah tersebut. Anak saya dibuatkan lagi ijazah aslinya, dengan membayar RM yang tidak seberapa. Yang penting apa? Data base di UUM, anak saya tercatat sebagai mahasiswa yang benar. Demikian.

          Reply

Komentar

*