Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam PP Nomor 17 Tahun 2010

Oleh Suparlan *)

Sekolah-sekolah kita terletak pada jantung masyarakat. Mereka memiliki satu tradisi yang kaya tentang keikutsertaan orangtua dan masyarakat dalam pendidikan
(Menteri Pendidikan dan Pelatihan, Ontario, Kanada)

Di masa sekarang dan akan datang pengelolaan pendidikan harus lebih demokratis dalam bentuk memberikan otonomi seluas-luasnya kepada masyarakat. Saat ini pemerintah sedang menggulirkan kebijakan otonomi pendidikan. Ini merupakan momentum bagi masyarakat untuk berpartisipasi tidak saja dalam aspek manajemennya, lebih penting lagi adalah dalam memperkaya muatan pendidikan dengan wacana kultural, sosial, agama, dan lain sebagainya yang berkembang di lingkungan sekitarnya
(Abdul Malik Fajar)

Komite Sekolah merupakan forum pengambilan keputusan bersama antara sekolah dan masyarakat dalam perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi program kerja yang dilakukan oleh sekolah
(Indra Jati Sidi)

Peristiwa yang paling buruk (di dunia ini) adalah jika sekolah dijalankan dengan metode ancaman, paksaan, dan otoritas semu
(Albert Einstein)

Barang siapa berani mengajar, dia tidak boleh berhenti belajar
(John Cotton Dana)

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah kini sedang laris menjadi pilihan untuk tajuk penelitian mahasiswa pascasarjana. Seorang mahasiswa S2 yang sedang menulis tesis, secara spontan mengajukan pertanyaan yang amat mendasar kepada penulis. Mengapa harus dibentuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah? Padahal kita sudah mempunyai Kementerian Pendidikan Nasional yang memang bertugas dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Mahasiswa ini juga memberikan alasan, karena negara telah mempunyai Dinas Pendidikan mulai di tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten, bahkan juga telah ada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di tingkat kecamatan, yang dibentuk memang untuk melaksanakan urusan pendidikan di daerahnya masing-masing.

Sejak tahun 2002 kebetulan penulis memang terlibat dalam proses kelahiran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Sebagaimana telah kita ketahui, proses kelahiran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah adalah Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Salah satu landasan hukum yang melahirkan Kepmendiknas tersebut antara lain adalah UU Nomor 25 Tahun 2000  tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2001 – 2005. Bab VII tentang Pendidikan dalam UU tersebut, antara lain mengamanatkan bahwa untuk melaksanakan desentralisasi bidang pendidikan perlu dibentuk ”dewan sekolah” di setiap kabupaten/kota, yang kemudian lebih dikenal dengan nama generik ”dewan pendidikan”. Kemudian di setiap satuan pendidikan dibentuk “komite sekolah/madrasah”.

Untuk menjawab pertanyaan yang sangat mendasar tersebut, perlu dijelaskan tentang perubahan paradigma pelaksanaan urusan pemerintahan di negeri ini sejak kelahiran UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Hampir semua urusan pemerintahan di negeri ini telah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, kecuali tiga urusan, yakni urusan politik luar negeri, keuangan, dan agama.

Dengan demikian, pendidikan termasuk urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk melaksanakan urusan dalam bidang pendidikan, komponen masyarakat tidak boleh tidak harus diajak bicara, harus ikut dilibatkan, mulai dari memberikan masukan dalam perencanaan dan juga dalam pengawasan dan penilaian program pendidikan. Itulah sebabnya dalam pelaksanaan urusan pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional, termasuk Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabu-paten/Kota harus melibatkan komponen masyarakat sebagai mitra kerja sama. Termasuk satuan pendidikan, kepala sekolah juga harus menjalin hubungan dan kerja sama dengan komponen masyarakat yang bergabung dalam komite sekolah/madrasah.

Peran Serta Masyarakat

Apakah masyarakat memang memiliki peran dalam urusan pendidikan? Kalay ya, apa saja peran tersebut? Dalam Pasal 188 (2) PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, peran serta masyarakat telah dirumuskan sebagai berikut. Masyarakat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Oleh karena itu,  masyarakat mempunyai peran dalam bentuk (a) penyediaan sumber daya pendidikan, (b) penyelenggaraan satuan pendidikan, (c) penggunaan hasil pendidikan, (d) pengawasan penyelenggaraan pendidikan, (e) pengawasan pengelolaan pendidikan, (f) pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya; dan/atau (g) pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya. Cukup banyak dan beragam kemungkinan peran yang dapat ditunaikan oleh masyarakat dalam urusan pendidikan.

Siapa masyarakat siapa saja yang akan melaksanakan peran yang begitu berat tersebut? Pertanyaan ini dapat dijawab dalam rumusan Pasal 188 (1) bahwa ”Peran serta masyarakat meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan”. Bahkan dalam Pasal 188 (4) dinyatakan bahwa peran serta masyarakat secara khusus dapat disalurkan melalui dewan pendidikan tingkat nasional, dewan pendidikan tingkat provinsi, dewan pendidikan tingkat kabupaten/kota, komite sekolah, dan atau organ representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan. Itulah sebabnya, dewan pendidikan, mulai dari dewan pendidikan tingkat nasional, provinsi, sampai dengan kabupaten/kota, serta komite sekolah diposisikan menjadi wadah peran serta masyarakat yang paling dominan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan.

Fungsi Dewan Pendidikan

Dalam Pasal 192 (2) dengan tegas dijelaskan bahwa ”Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota”. Tampak jelas bahwa rumusan Pasal 192 (2) PP Nomor 17 Tahun 2010 merupakan penjabaran dari Pasal 56 (3) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang di dalam Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah disebutkan sebagai peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Sementara dalam Pasal 192 (3) disebutkan bahwa fungsi Dewan Pendidikan adalah meningkatkan mutu layanan pendidikan. Dengan cara bagaimana fungsi tersebut dapat dilakukan oleh Dewan Pendidikan? Ternyata fungsi Dewan Pendidikan masih juga  dilakukan dengan tiga peran, yaitu (1) memberikan pertimbangan, yang dalam Buku Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah disebut peran advisory agency atau badan yang memberikan pertimbangan, (2) memberikan arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, yang di dalam Buku Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah disebut sebagai suporting agency atau badan yang memberikan dukungan, serta (3) melakukan pengawasan pendidikan, sekali lagi yang dalam Buku Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dikenal dengan controlling agency atau badan yang melakukan pengawasan. Secara tegas, Pasal 192 (3) dinyatakan bahwa Dewan Pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional, dalam arti tidak dapat dipengaruhi dan diitervensi oleh pihak lain, termasuk oleh unsur birokrasi pendidikan.

Tugas Dewan Pendidikan

Dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 dijelaskan dengan lebih gamblang bahwa Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah mempunyai fungsi memberikan pertimbangan kepada birokrasi pendidikan. Pelaksanaan fungsi ini tidak akan dapat dilakukan jika Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah tidak memiliki data dan informasi atau bahan yang digunakan untuk memberikan pertimbangan itu. Oleh karena itu, dalam Pasal 192 (4) dijelaskan tentang tugas untuk memperoleh data dan informasi yang akan diserahkan sebagai bahan pertimbangan. Pasal ini menyebutkan bahwa: ”Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Menteri, gubernur, bupati/walikota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan”. Dalam ayat berikutnya, Pasal 192 (5) disebutkan bahwa ”Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 192 (4) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuam, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik”.

Sungguh, pertanggungjawaban pelaksanaan tugas yang sangat akuntabel, dan ternyata sistem ini sama persis dengan yang telah dilakukan oleh Board of Education di Amerika Serikat. Board of Education negara bagian Illinois, sebagai contoh, membuat laporan pertanggungjawaban tahunannya kepada masyarakat negara bagian Illinois sebagai berikut: To the community of State of Illinois ….. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 192 (5) tentang laporan pertang-gungjawaban publik kepada masyarakat merupakan ketentuan yang sangat patut dapat benar-benar dilaksanakan. Laporan pertanggungjawaban itu harus dibuat secara tertulis, dan laporan pertanggungjawaban itu disampaikan kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman (website), pertamuan, atau bentuk lainnya.

Unsur apa saja yang dapat menjadi pengurus Dewan Pendidikan?

Unsur apa saja yang dapat menjadi pengurus Dewan Pendidikan dijelaskan dalam Pasal 192 (6), yakni sebagai berikut: (a) pakar pendidikan, (b) penyelenggara pendidikan, (c) pengusaha, (d). organisasi profesi, (e) pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya; dan (f) pendidikan bertaraf internasional, (g) pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau (h) organisasi sosial kemasyarakatan.

Dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 juga disebutkan tentang proses rekrutmen pengurus Dewan Pendidikan Nasional, Dewan Pendidikan Provinsi, Dewan Pendidikan Kabupaten/ Kota, dan Komite Sekolah. Jumlah anggota pengurus Dewan Pendidikan Nasional paling banyak 15 orang, Dewan Pendidikan Provinsi paling banyak 13 orang, Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota paling banyak 11 orang, dan untuk Komite Sekolah paling banyak 15 orang. Proses pembentukan dan pemilihan pengurus Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah juga dijelaskan dalam beberapa pasal dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 tersbut, yakni dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang dibentuk untuk itu. Panitia Pemilihan melakukan rekruitmen sebanyak dua kali jumlah calon pengurus yang akan ditetapkan. Panitia Pemilihan Dewan Pendidikan Nasional memilih dan mengajukan 30 orang calon pengurus kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk kemudian Menteri Pendidikan Nasional menetapkan SK Dewan Pendidikan Nasional. Demikian juga, Panitia Pemilihan Dewan Pendidikan Provinsi memilih dan mengajukan 26 orang calon pengurus kepada gubernur untuk kemudian gubernur menetapkan SK Dewan Pendidikan Provinsi. Panitia Pemilihan Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota memilih dan mengajukan 22 orang calon pengurus kepada bupati/walikota untuk kemudian bupati/walikota menetapkan SK Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota. Hal yang sama, Panitia Pemilihan Komite Sekolah memilih dan mengajukan 30 orang calon pengurus Komite Sekolah, untuk kemudian kepala sekolah menetapkan SK Komite Sekolah. Lebih dari itu, proses rekrutmen yang dilakukan untuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah harus diumumkan secara terbuka melalui medie cetak, elektronik, dan laman.

Tampak dalam ketentuan  bahwa jumlah pengurus Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah adalah berjumlah gasal, dengan maksud agar bisa dilakukan pengungutan suara dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam pemilihan pengurus Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, khususnya ketua dan sekretaisnya, setelah proses pemilihan secara mufakat tidak dapat dilakukan. Selain itu, khusus untuk pemilihan pengurus Dewan Pendidikan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota, proses pengusulan calon pengurus tersebut harus mendapatkan persetujuan dari (a) organisasi profesi pendidik, (b) organisasi profesi lain, atau (c) organisasi kemasyarakatan.

Anggaran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

Satu aspek yang banyak ditanyakan adalah tentang sumber dana atau anggaran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Selama ini, Dewan Pendidikan melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan dana subsidi dari pemerintah pusat dan sebagian juga berasal dari anggaran dari pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Bahkan, pada tahun ini subsidi stimulan Dewan Pendidikan pun tidak diberikan lagi karena alasan keterbatasan anggaran. Dalam aspek anggaran ini, PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menyebutkan pada Pasal 192 (13) bahwa ”Pendanaan dewan pendidikan dapat bersumber dari (a) pemerintah, (b) pemerintah daerah, (c) masyarakat, (d) bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan/atau (e) sumber lain yang sah. Sumber dana tersebut juga secara eksplisit disebutkan untuk komite Sekolah.

Sangat disayangkan, ketentuan tentang anggaran ini telah menggunakan ”pasal karet” yang tertulis ”dapat bersumber”. Kalimat hukum seperti itu seyogyanya tidak digunakan. Pasal dengan nada yang mengharuskan saja belum tentu dilaksanakan secara bertanggung jawab, apalagi dengan kata ”dapat”. Selain itu, perihal sumber anggaran ini sebenarnya secara eksplisit perlu disebutkan sumber anggaran yang selama ini telah ikut menghidupi Dewan Pendidikan, yakni dari DUDI (dunia usaha dan dunia industri), khususnya dari sumber dana yang dikenal dengan CSR (corporate social responsibility). Dalam hal ini, perusahaan memiliki kewajiban untuk menyisihkan sedikit keuntangannya untuk kepentingan masyarakat, termasuk kepentingan pendidikan. Beberapa Dewan Pendidikan sudah mulai melaksanakan kerja sama dengan DUDI ini, dan beberapa di antaranya sudah berhasil.

Larangan dan Pengawasan

Dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ini juga terdapat ketentuan tentang larangan dan pengawasan. Kegiatan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah? Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah/madrasah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

  1. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
  2. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan;
  3. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
  4. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
  5. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

Larangan ini harus dimaknai sebagai upaya untuk menjauhkan diri dari kemungkinan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ikut-ikutan menumbuhsuburkan praktik korupsi dan KKN dalam pelaksanaan peran dan tugasnya untuk meningkatkan layanan pendidikan. Jangan sampai terjadi karena dengan alasan untuk melaksanakan peran dan tugasnya, lalu Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah juga melakukan cara-cara yang penuh nuansa koruptif dan KKN tersebut.

Malahan, kita memperhatikan bahwa Dewan Pendidikan lebih diposisikan sebagai agen pengawasan yang andal. Oleh karena itu Pasal 199 (1) menyebutkan bahwa: ”Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah”. Bahkan, pengawasan itu meliputi dua aspek penting, yakni pengawasan administratif dan pengawasan dari segi teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Sudah barang tentu, pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah bukanlah sebagai pengawasan fungsional, sebagaimana yang harus dilakukan oleh BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal, maupun pengawas fungsional yang lain di tingkat daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Penididkan dan Komite Sekolah adalah jenis pangawasan sosial atau masyarakat. Namun demikian, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah bisa saja meminta kepada lembaga independent auditor untuk membantu tugas Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, atas nama wadah peran serta masyarakat.

Akhir Kata

Demikianlah sekelumit telaahan terhadap beberapa pasal yang penting tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang tertuang dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Mudah-mudahan, tulisan singkat ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan sosialisasi kebijakan pemerintah tentang pendidikan di Indonesia, khususnya tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Amin.

*) Website: www.suparlan.com; E-mail: me [at] suparlan [dot] com.

Jakarta, 18 Maret 2010.

62 komentar

  1. Download pp 17 tahun 2010 | Cinema 3 Satu
    Jan 04, 2013 @ 10:02:26

    [...] suparlan.com [...]

    Reply

    • Suparlan Basir
      Jan 06, 2013 @ 22:21:22

      PP Nomor 17 Tahun 2010 telah disempurnakan menjadi PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Perubahan PP itu pada umumnya berkenaan tentang Badah Hukum Pendidikan, sementara pasal-pasal yang mengatur tentang dewan pendidikan dan komite sekolah tidak mengalami perubahan.

      Reply

      • Suparlan Basir
        Feb 25, 2013 @ 03:21:29

        Terima kasih atas respon dan pertanyaan Anda. Pengawasan komite sekolah mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif (Pasal 200). Bahkan komite sekolah perlu dilibatkan saat sekolah menyusun KTSP. Jadi komite sekolah dapat mencampuri urusan materi ajar pendidikan atau kegiatan ekstrakurikuler. Namun, jika itu terkait larang-melarang, seperti contoh Anda, maka hal itu harus dibahas secara mendalam antara komite sekolah dengan pihak sekolah, karena hal itu termasuk substansi kurikulum yang telah ditetapkan bersama dengan semua pemangku kepentingan sekolah, ketika proses penyusunan KTSP. Demikian. Salam.

        Reply

  2. Mahesa
    Feb 25, 2013 @ 01:57:58

    Bolehkah komite sekolah ikut mencampuri materi ajar pendidikan sekolah atau kegiatan ekstra kurikuler sekolah? Misalnya melarang kemping, menghapuskan studi tour, meniadakan muatan lokal dsb.

    Reply

    • Suparlan Basir
      Mar 31, 2013 @ 06:25:39

      Boleh. Karena pelaksanaan fungsi pengawasan oleh komite sekolah bukan hanya mengenai urusan teknis administratif, tetapi juga teknis edukatif. Namun pelarangan kegiatan ekstrakurikuler, kamping, study tour, muatan lokal, dan sebagainya, sudah barang tentu setelah melalui kajian secara mendalam tentau manfaat dan mudaratnya, serta dibahas dalam rapat dengan kepala sekolah dan dewan gurunya. Bukan hanya sekedar melarang.

      Reply

  3. Elly
    Mar 30, 2013 @ 10:38:40

    siapa yang sebenar nya menandatangi SK Komite.krn kedepan didaerah kami sk komite akan ditandatangi oleh MPD

    Reply

    • Suparlan Basir
      Mar 31, 2013 @ 06:21:05

      Pada awalnya siapa yang menandatangani SK Komite Sekolah ditentukan dalam AD/ART Komite Sekolah. Tetapi dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 yang telah disempurnakan dengan PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, SK Komite Sekolah ditandatangani oleh Kepala Sekolah. Meskipun ini mempunyai kelemahan, karena seakan-akan kepala sekolah menjadi atasan komite sekolah, tetapi begitulah bunyi PP-nya. Namun dalam PP juga disebutkan bahwa antara kepala sekolah dan komite sekolah tidak mempunyai hubungan hirarkis, tetapi hubungan koordinatif.

      Reply

  4. ilham arifin
    May 24, 2013 @ 15:24:38

    anak saya sekolah di SMP pp JH Tulungagung yang terkenal dg marching band. saya kira sekolah tersebut kategori sekolah faforit belakangan sekolah tersebut biasa ambil kebijakan sepihak semena-mena seperti pengabdian paksa setelah lulus dan kalau tdk mau ijazah mau ditahan. dan untuk kelas satu dan dua kalau mau mutasi krn tdk mau resiko pegabdian wajib akan tdk dinaikkan. pd hal pengabdian tu rambu2nya sy blom tau. dulu aja yg namanya program lobster bisnis murni santri dikibuli gak terima hasil panen. wah kemana saya mengadu

    Reply

  5. Suparlan Basir
    May 27, 2013 @ 10:34:49

    Di tingkat sekolah, pengaduan dapat dilakukan melalui kepala sekolah dan komite sekolah. Di tingkat kabupaten/kota dapat dilakukan melalui dinas pendidikan dan dewan pendidikan kabupaten/kota. Saya berharap mudah-mudahan semua masalah pendidikan sudah barang tentu harus mengedepankan pendekatan secara edukatif dan musyawarah. Amin.

    Reply

  6. Zaenal arifin
    Jun 13, 2013 @ 07:11:06

    Assalamu’alaikum Wr Wb Pak Parlan saya ketua komite SDN Losari I Ploso Jombang yang kemarin ikut workshop di Bandung, seperti diketahui belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa tranfer uang, barang atau jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan. Yang ingin saya tanyakan adalah kami kemarin kan berupa transfer uang sdk kalau bentuk barang itu teknis pengajuan proposalnya bagaimana? Terima kasih.

    Reply

  7. Suparlan Basir
    Jun 15, 2013 @ 23:19:02

    Pak Zaenal, terima kasih karena telah membuka laman saya. Semoga dapat menjadi bahan untuk berbagi (sharing) informasi. Untuk bansos berupa barang, kemendikbud kelihatannya tidak banyak terkait dengan bansos berupa barang ini. Kementerian lain, seperti Kementerian Sosial, mungkin akan lebih banyak melakukannya, misalnya untuk memberikan bantuan fisik jika ada bencana alam, atau untuk keperluan mendesak lainnya. Ditjen Dikmen memberikan bansos untuk komite sekolah jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK) berupa transfer uang yang menurut juknisnya untuk pembelian barang (laptop, infokus) yang dikelola secara swakelola. Tidak diterima berupa barang, tetapi transfer uang. Nah, untuk bansos barang seperti di kementerian sosial tersebut, tentu saja proposalnya diajukan kepada kemsos, yang biasanya untuk kepentingan mendesak. Maaf, saya tidak memiliki kompetensi yg mendalam tentang masalah bansos berupa barang ini. Maaf dan terima kasih.
    Salam. E-mail: me@suparlan.com.

    Reply

  8. Zaenal arifin
    Jun 19, 2013 @ 07:04:36

    Selamat siang pak, di sekolah kami kesenian karawitannya cukup berkembang,namun selama ini bila ada kegiatan masih menyewa.Yang ingin saya tanyakan bolehkan dana bansos komite saya belikan peralatan karawitan tentunya ditambah partisipasi wali murid untuk kekurangannya.Terima kasih.

    Reply

  9. Suparlan Basir
    Jun 22, 2013 @ 07:35:02

    Ya begitulah, perbedaan kebutuhan antara KS sangat beragam. Seperti sudah dijelaskan dalam acara workshop bansos di Bandung, tiga kegiatan dalam RAB sebenarnya dapat dilaksanakan sekalisus dalam kegiatan sosialisasi Komite Sekolah, termasuk dapodik dan kerjasama kemitraan. Kalau itu dapat dilakukan, maka bisa saja kegiatan itu menjadi media untuk penggalangan dana, dan hasilnya dapat menjadi dana tambahan untuk membeli alat kerawitan. Benar sekali, output kegiatan itu adalah alat kerawitan itu. Gimana ngaturnya agar kegiatan sosialisasi KS dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

    Reply

  10. Yusup Ridwan
    Jul 20, 2013 @ 21:28:05

    apakah komite sekolah harus berkantor di sekolah?
    apakah ada kewenangan komite sekolah untuk menerima bayaran spp dari orang tua siswa?
    sebab ada sebagian dari komite sekolah yang terlalu berleihan dalam ikut campur terlalu dalam pada pengelolaan sekolah?
    mohon penjelasan tentang batas2 kewenangan komite sekolah beserta dasar hukumnya?

    Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Jul 21, 2013 @ 10:43:56

      Soal kantor komite sekolah tidak diatur secara spesifik dalam PP. Biasanya kepala sekolah memberikan ruangan untuk kantor KS. Penerimaan SPP dilakukan oleh sekolah. Ada permen tentang bantuan atau sumbangan dan pungutan dari orangtua siswa. Menurut ketentuan tersebut, bantuan masih diperbolehkan, tetapi untuk pungutan tidak. Dalam permen tsb. dijelaskan perbedaan antara bantuan atau sumbangan.

      Salah satu fungsi Komite Sekolah adalah melakukan pengawasan. Dalam Pasal 200 (1) berbunyi “Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan endidikan mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

      Reply

  11. Siswanto
    Aug 02, 2013 @ 01:06:17

    Ijin bertanya pak : Bolehkah dana operasional sekolah SMA yang bersumber dari orang tua siswa digunakan untuk memberikan honor mengajar yang berkaitan dengan jabatan (Wali kelas, Wakasek, Kasek, Kepala Lab, kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh guru dsb) kepada para tenaga pendidik (guru PNS). Apakah ada payung hukum bagi pemanfaatan dana pendidikan yang diambil dari masyarakat.. Mohon pencerahan karena mulai tahun ini Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) di tempat kami melarang pemanfaatan dana operasional sekolah digunakan untuk honorarium kegiatan guru PNS… Terima kasih……

    Reply

  12. Suparlan Abdulbasir Salim
    Aug 05, 2013 @ 00:55:12

    Hal tersebut memang termauk masalah yang abu-abu. Apalagi sampai dengan payung hukum berupa UU atau pun PP. Yang ada baru sebatas Permendikbud, yakni tentang pungutan dan sumbangan. Sekarang ini, semua orang sudah tahu bahwa pendapatan — bukan gaji — guru PNS memang sudah lumayan, terutama dari tunjungan sertifikasi. Hal ini memang selaras dengan apa yang diharapan, misalnya Pak Wardiman Djojonegoro menyatakan tentang “kesejahteraan guru’. Nah, kalau kesejahteraan guru sudah lumayan, apakah dana operasional sekolah dapat digunakan untuk tambahan honor para guru PNS yang menjadi kasek, wakasek, petugas perpus, petugas lab, dst? Jawabannya amat tergantung, karena ketentuan tentang hal tersebut memang tidak ada — sepanjang yang saya baca secara eksplisit dalam UU dan PP —. Ketika banyak siswa yang berasal dari orangtua yang tidak mampu, maka ketentuan tentang honor itu, dari segi apa pun, memang tidak laya dijadikan kebijakan. Demikian sebaliknya. Ini termasuk keanekaragaman Indonesia dari Sabang – Meraoke. Jika Bawasda mau melarangnya, maka sebaiknya hal tersebut dituangkan dalam Perda Pendidikan — paling tidak — sebagai penjabaran dari UU dan PP yang memang mengatur hal-hal yang bersifat lebih umum. Berbeda dengan Perda, memang dimungkinkan adanya perbedaan antara satu daerah dengan daerah lain, bukan hanya provinsi, tetapi antarkabupaten/kota. Jangan hanya sekedar melarang, hanya karena tidak mau guru PNS punya pendapatan yang sudah tinggi. Bukankah kita ingin agar guru sejahtera? Agar guru PNS tidak sampai melakukan praktik-praktik KKN dalam penyelenggaraan pendidikan, maka sebaiknya ada aturan yang jelas tentang semua itu, dan Perda Pendidikan jangan hanya bicara hal-hal yang umum dan filosofis, tetapi bicara tentang hal-hal yang praktis. Itulah yang terbetik dalam pikiran saya, selaku pensiunan dalam dikbud, bukan sebagai pejabat yang memiliki kapasitas menjawab pertanyaan Anda yang cukup bagus tetapi memang berat seperti itu. Wallahu alam bishawab. Maaf dan terima kasih.

    Reply

  13. firdaus
    Sep 02, 2013 @ 06:29:11

    pak parlan, menurut bapak, apa nggak berlebihan PP no 17 ini? karena menurut saya, bisa-bisanya nanti komite sekolah mengatur guru dalam menjalankan tugasnya. sementara dalam menjalankan tugasnya, guru sudah mempunyai tim pengawas dari institusinya sendiri. jadi menurut saya pemerintah ini tidak percaya kepada guru dalam menjalankan tugas2nya. tolong beri penjelasannya pak! terima kasih

    Reply

  14. Suparlan Abdulbasir Salim
    Sep 03, 2013 @ 03:34:07

    Kata kuncinya pengawasan. Salah satu tugas dewan pendidikan dan komite sekolah adalah melakukan pengawasan, di samping memberikan pertimbangan dan dukungan. Dalam hal pengawasan, mulai dari institusi yang paling tinggi (kemdikbud) sampai yang paling rendah (sekolah) sudah ada insitusi pengawasan struktural/fungsionalnya, yakni inspektorat sampai dengan tim pengawas, yang melakukan pengawasan dalam aspek administratif dan tentu juga aspek teknis edukatifnya. Sedang pengawasan dari dewan pendidikan dan komite sekolah adalah pengawasan sosial, dari masyarakat. Ingat, amanat desentralisasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Dalam hal ini tidak termasuk dalam pelaksanaan, karena pelaksanaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya institusi pelaksana, atau eksekutif, atau birokrasi. Jadi, pengawasan yang dilakukan oleh dewan pendidikan dan komite sekolah adalah pengawasan sosial, oleh masyarakat. Pengawasan itu juga menyangkut aspek teknis administratif/keuangan dan teknis edukatif. Oleh karena itu, pengawasan komite sekolah tidak akan sampai “mengatur guru”, karena soal mengatur guru sudah masuk dalam ranah pelaksanaan atau eksekutif, dan itu adalah tanggung jawab sekolah dan institusi di atasnya. Kalau dalam praktik ada komite sekolah yang melampaui batas tersebut, tentu harus diluruskan, karena batasannya adalah pengawasan sosial. Jika ada pelaksanaan teknis edukatif yang dilakukan oleh guru ada yang menyimpang, misalnya dalam memberikan hukuman kepada siswa, tidak ramah anak, dsb. maka komite sekolah harus melakukan pengawasan sosial. Bagitulah kira-kira. Wallahu alam bishawab.

    Reply

  15. dewi sutria
    Sep 04, 2013 @ 13:51:50

    apakah ada kewenangan komite untuk menentukan jumlah( nominal) gaji guru non PNS ?
    apakah ada kewenangan bendahara komite untuk menentukan gaji guru non PNS tidak dibayarkan ?
    mohon penjelasan tentang batas2 kewenangan komite sekolah beserta dasar hukumnya?

    Reply

  16. Suparlan Abdulbasir Salim
    Sep 06, 2013 @ 08:48:51

    Ketentuan tentang yang sangat teknis seperti itu, seperti batas-batas kewenangan komite sekolah tidak cukup diatur dalam PP, dan oleh karena itu maka PP harus dijabarkan ke dalam Kepmendikbud. Namun, sampai sekarang, pasal dalam PP yang terkait dengan dewan pendidikan dan komite sekolah belum diapa-apakan, belum dijabarkan ke dalam Permendikbud. Terkait dengan kewenangan untuk menentukan jumlah nominal gaji non PNS dan batas-batasnya, sudah tentu bukan hanya menjadi ranah kewenangan komite sekolah/madrasah, karena guru non PNS bukan berada di bawah kepala sekolah. Itulah sebabnya, maka kewenangan tentang hal itu sudah barang tentu perlu ada dimusyawarahkan antara kepala sekolah dan komite sekolah. Komite sekolah “ikut” menentukan, bukan pemegang kewenangan. Sama halnya ketika sekolah menyusun RAPBS, maka komite sekolah ikut menentukan bersama dengan kepala sekolah. Dibelanjakan untuk apa saja anggaran yang masuk ke RAPBS, termasuk untuk membayar gaji guru non-PNS, tentu saja ditentukan bukan oleh komite sekolah, tetapi oleh keputusan bersama antara sekolah dan komite sekolah. Demikian wallahu alam bishawab. Salam.

    Reply

  17. wawan
    Sep 13, 2013 @ 06:04:29

    disekolah kami komite dipilih oleh perwakilan orang tua murid, setiap kelas mengajukan calon komite sekolah. Setelah di pilih ternyata Ketua komite tersebut PNS masih aktif, anggota DPRD, apakah diperbolehkan ?

    Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Sep 16, 2013 @ 09:20:09

      Proses dan mekanisme itu sudah bagus dan demokratis. Kalau itu yang terjadi, tidak mengapa, karena syarat pemilihannya adalah sebagai orangtua/wali peserta didik. Apa boleh buat, kan ada pengurus yang lain, nanti akan mendampingi ketua Komite Sekolah itu. Ingat masa baktinya 3 (tiga) tahun. Salam.

      Reply

  18. elok
    Sep 18, 2013 @ 12:07:32

    Apa sebenarnya tugas komite sekolah?di sekolah dasar tempat anak saya belajar,komite sekolah aktif meminta ‘sumbangan’ dengan batasan nominal.katanya untuk membangun tambahan kelas. memang berupa option,tp option ‘tidak menyumbang’ tidak ada. ini kan jadi mewajibkan.yg tidak menyumbang, sampai anaknya kelas 4, tetap ditagih, tidak menanyakan sanggup tidaknya/ikhlas tidaknya. peraturan manaygmemuat tugas komite sekolah?

    Reply

  19. elok
    Oct 16, 2013 @ 01:13:39

    mengapa tidak dijawab pak???

    Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Oct 30, 2013 @ 00:30:57

      Maaf, selama 43 hari saya absen tidak membuka website, karena sdg naik haji. Baru pulang 28 Oktober 2013. Peraturan yang membuat tugas komite sekolah adalah PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Pasal dan ayatnya mohon dapat dilihat sendiri. PP itu dapat di upload dari google.com. Demikian terima kasih.

      Reply

      • Suparlan Abdulbasir Salim
        Nov 07, 2013 @ 05:54:22

        Ohhh, tidak elok untuk tidak menjawab komentar dari Elok. Ada Permen yang mengatur bahwa tidak boleh ada pungutan, sedang sumbangan boleh. Yang lebih penting, peran serta masyarakat melalui Komite Sekolah perlu didukung, dengan catatan semua itu perlu dilaksanakan secara demokratis, transparan, dan akuntabel. Salam.

        Reply

  20. Ari Subagyo
    Nov 06, 2013 @ 03:43:21

    komite sekolah itu terdiri dari berapa unsur dan unsur itu dari mana saja?

    Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Nov 06, 2013 @ 05:49:19

      Ketentuan tentang yang saudara tanyakan sebenarnya sudah termuat dalam PP Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Saudara dapat membukanya melalui http://www.google.com. Nah, dalam PP itu dijelaskan bahwa untuk komite sekolah terdiri atas 3 (tiga) unsur: 1) orangtua/wali peserta didik, 2) tokoh masyarakat, dan 3) tokoh pendidikan. Untuk tidak menjadi penasaran, silahkan bukan http://www.google.com dan ketik komite sekolah, atau langsung PP Nomor 17 Tahun 2010. Ingin coba? Silahkan.

      Reply

  21. adongkadar
    Nov 07, 2013 @ 15:24:31

    cukup bermanfaat bagi semua fihak yang terlibat dan berpartisipasi dalam proses pendidikan karena wadah ini dapat menambah wawasan kita tentang sistem pendidikan di negara kita

    Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Nov 11, 2013 @ 19:59:45

      Terima kasih. Itulah yang diharapkan. Mohon saran dan masukan. Bapak Adong bekerja di mana? Tolong sedikit kenalan. Terima kasih.

      Reply

  22. ramlan
    Jan 16, 2014 @ 15:36:06

    Dalam pp no 17 th 2010 anggota komite sekolah di tentukan paling banyak 15 orang. apakah ditentukan batas minimal nya? mohon di respon

    Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Jan 17, 2014 @ 15:06:39

      Itu ketentuan maksimal. Jadi untuk Dewan Pendidikan Nasional maksimal 15 orang, Dewan Pendidikan Provinsi maksimal 13 orang, Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota maksimal 11 orang. Demikian.

      Reply

      • kadarusman
        Jul 19, 2014 @ 06:36:11

        mks pk suparlan mnrt sy inilah slh satu bntuk media pddk pencerdasan generasi bngsa ,atas problem pddkn di negara kt,mnrt sy spatutnya gr bersyukur dg adnya TPP,yg tujuan mulianya adlh agar gr fokus pd tgs dn tg jwb profesinya,utk beramal bakti mencrdaskan ank bgsa.agar bngs kita tak miskin ilmu yg berimplikasi pd miskin harta.
        Komite sklh dn Dewan pnddkn adlh refresntasi dmkrsi bdg pnddkn yg mksudnya ktrlibtan wrg msykt dlm sbuah lmbg pnddkn dg hrpn mmbgun smgt kbrsman dn gtg royong utk tjuan kmjuan pnddkn.krn sdh pasti bhw masyrkt menaruh harpn besar pd sbh lmbg pnddkn,utk dpt mmbw prbhan besar pd stiap ank dn generasi yg ia ttpkn. namun disislain efek Globalisasi dn tuntutan gy hdp indvdu pr oknum gru turut bergeser, se iring peningktn income mrk. kini sang Guru tdk lg identik dg Pk Gr Umar Bakri dg spedah bututnya. kt kuncinya kt prlu rfleksi diri bhw msh banyak saudra kt yg jauh dr layak. hdp dlm hutan rimba tanpa jalan aspal dan lampu penerang .ruang belajar seadanya dn para guru pengabdi.yg berjiwa besar
        maka kita merasa terpanggil utk menerangi hdp mereka walau hanya secuil ilmu.
        Karena itu khadiran sosok guru dlm kontek struktur komite perlu diberikn perldgn profesi krn tak jarang guru harus berbenturan dg berbagai kepentingan terkait implementasi pengelolaan atau pengawasan dana Masyarakat oleh komite dan oknum Kepala sekolah.

        Reply

  23. jay arby mechanical
    Feb 10, 2014 @ 13:45:07

    selamat malam pak..kalau boleh tanya ..sebenarnya hak dan kewajiban dosen itu apa,dan mahasiswa pun sebaliknya dan pemecatan se orang dosen itu seperti apa?karna di dalam UUD no 12 tahun 2012 dN PP no 17 tahun 2010 ,itu belum terlalu di pahami pak penjabaranya.jadi kalau memang bisa,tolok pak minta penjelasan yang secara detailnya pak..terima kasi pak
    selamat malam.

    Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Feb 12, 2014 @ 02:55:44

      PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Secara lebih lengkap perguruan tinggi diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2012. Hak dan kewajiban dosen secara singkat dirumuskan dalam Tridharma Perguruan Tinggi, sebagaimana yang kita pahami selama ini.

      Reply

  24. syafaruddin
    Feb 17, 2014 @ 14:08:50

    Ass.wr.wb.Pak Parlan,, apakah msh diperlukan AD/ART bagi DP Kabupaten dan KS, sejak berlakunya PP 17 thn 2010 ?.

    Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Feb 25, 2014 @ 15:58:57

      Ya, ya… Perlunya AD/ART itu memang kebiasaan umum setiap organisasi, termasuk DP dan KS. Nah ini dia, kelahiran PP Nomor 17 Tahun 2010 memang terlambat selama lima tahun. Seharusnya PP itu harus sudah terbit paling tambat dua tahun sejak berlakunya UU Nomor 20 Tahun 2003. Jadi PP ini mestinya telah terbit 8 Juli 2005. Tapi nyatanya baru terbit tahun 201o kan, jadi lambat lima tahun. Tentang berlakunya PP 17 tahun 2010 ya sejak tahun 2010 itulah.

      Reply

  25. ria
    Feb 23, 2014 @ 07:32:19

    Assalamualaikum wr.wb.
    Pak, mohon ijin untuk share tulisan diatas, kami baru saja dilantik
    sebagai Komite Sekolah,, saja baca tulisan diatas sangat membantu
    kami dalam melaksanakan tugas di lembaga ini. Terima kasih sebelumnya.

    Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Feb 25, 2014 @ 16:04:11

      Selamat! Ibu Ria. Sampaikan laporan kegiatannya ke Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar. Trims.

      Reply

  26. nsae neolaka
    Feb 23, 2014 @ 13:04:07

    terima kasih atas tulisan ini sangat bermanfaat bagi kami di sekolah

    Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Feb 25, 2014 @ 16:06:02

      Terima kasih kembali. Komite Sekolah mana ya? Sharing informasi ke Ditjen Pendidikan Dasar. Trims.

      Reply

  27. mustafa badi
    Feb 25, 2014 @ 09:07:52

    assalamu alaikum.wwb.tulisan pak parlan sangat mmbantu tentang peranan komite sekolah.saya komite di SMP pk.sekalian tanya pk,apakah ada bansos pemberdayaan komite SMP,kalau ada kemana diajukan pk.trimakasih pk.

    Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Mar 08, 2014 @ 03:29:54

      Maaf, telat menjawab. Tahun 2014 ini ada bansos untuk DP dan KS. Untuk KS, silahkan berkomunikasi dengan DP Kab/Ko, karena KS yang akan mengirimkan proposal perlu di”seleksi” terlebih dahulu oleh DP Kab/Ko. Kalau misalnya DP-nya tidak aktif, coba komunikasi ke dinas pendidikan, karena dinas pendidikan diberikan tembusan. Trims.

      Reply

  28. Khairul Anwar
    Feb 27, 2014 @ 02:43:34

    Assalamu’alaikum Wr Wr,
    Apa kabar Pak ? Semoga sehat wal afiat beserta keluarga tercinta.
    Sebagai penggiat Komite Sekolah saya sering mendapat pertanyaan ‘keluhan’ terkait dengan ‘mandulnya’ peran dan fungsi Komite Sekolah sehubungan dengan kebijakan politis ” Sekolah Gratis ” di beberapa daerah. Hal ini telah menjadi hambatan bahkan ‘mematisurikan’ Komite Sekolah dalam melaksanakan perannya sebagai lembaga Supporting Agency, karena di satu sisi komite sekolah berupaya menggalang dukungan dari berbagai pihak untuk mendukung program sekolah sementara di sisi lain dihadang dengan peraturan dan larangan yang bersifat umum di suatu daerah, padahal kondisi dan kemampuan masing-masing sekolah sangat berbeda. Sebagai contoh; di SDN ‘X” mayoritas siswa-siswinya berasal dari masyarakat ‘mampu’, antusiasme orang tua membantu / mendukung program sekolah sangat baik, hal ini terbukti sekolah ini mempunyai program ekstra kurikuler yang prestatif seperti Angklung ( sering Juara diberbagai event ), Olah Raga, Paduan Suara, OSN dll. Kegiatan ini bisa berjalan karena dukungan / biaya penuh dari orang tua (donatur) yang digalang oleh Pengurus Komite Sekolah, namun sayang dengan adanya aturan kebijakan larangan yang bersifat umum ( generik) tersebut pihak sekolah dan komite sekolah saat ini ‘mati suri’ tidak dapat lagi mendukung program tersebut dengan alasan sementara sumber dana BOS maupun BOP tidak mampu membiayai program unggulan yang sudah berjalan selama ini.
    Bagai mana menurut Bapak sebagai langkah solutif masalah ini ?

    Yang kedua: mohon pencerahan terkait dengan informasi yang beredar dan meresahkan di kalangan guru SD khususnya di DKI terkait dengan info sepotong kebijakan baru bagi guru SD non jurusan PGSD yang wajib kuliah lagi di jurusan PGSD. Terima kasih saran dan informasinya.

    Wassalam Wr Wb
    Khairul Anwar / Eks Ketua Komite Sekolah SMPN 92 Jakarta.

    Reply

  29. Khairul Anwar
    Feb 27, 2014 @ 02:50:39

    Ralat:
    Mohon maaf ada kesalahan : ………dengan alasan sementara, seharusnya ……..dengan alasan ‘takut’ , sementara…..

    Tks
    KA

    Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Mar 08, 2014 @ 03:48:58

      Maaf telah membalas. Sibuk ngurus bansos DP dan KS. Mandulnya fungsi Komite Sekolah sangat merugikan pemerintah sebenarnya. Kasus pemungutan oleh kepala sekolah yang tidak meminta pertimbangan KS, dapat menjadi peluang rasuah oleh oknum KS. Kalau terjadi seperti itu, KS hanya akan menjadi kuda tunggangan belaka. Yang disalahkan justru KS, padahal skenario dari Kepala Sekolah. Sekali lagi kalau peran Komite Sekolah tidak optimal, maka komite sekolah hanya akan menjadi stempel saja, yang rugi adalah komite. Justru itulah yang diperlukan adalah kerja sama komite dengan sekolah.

      Ketika RSBI hanya menjadi Rintihan Sekolah Bertaraf International dan akhirnya digusur oleh MK, akhirnya untuk peningkatan mutu kembali ke Komite Sekolah, dengan catatan tidak sebagai pungutan. Untuk ini Komite Sekolah harus pakai strategi dan pendekatan yang cerdas untuk menjadikan pungutan itu menjadi sumbangan yang tidak diskriminatif, dan justru harus peduli dengan orang tua yang kurang mampu.

      Reply

  30. santi
    Apr 02, 2014 @ 00:24:19

    Komite Sekolah di sekolah tertentu kurang aktif.
    Untuk biaya pemantapan dan biaya perpisahan, pimpinan mengundang pengurus orangtua siswa (dari semua kelas 9). proposal dua kegiatan tersebut diajukan pimpinan sekolah kepada pengurus orangtua kelas, bukan kepada Komite Sekolah. Dalam proposal ada juga nama perwakilan Komite Sekolah.

    Pengurus kelas diminta mengumpulkan dana untuk dua kegiatan tersebut, biasanya diserahkan kepada walikelas. selanjutnya walikelas menyampaikan kepada bendahara kegiatan ( satu guru di sekolah).
    Memang tidak ada edaran pungutan, hanya permintaan pengumpulan dana melalui perwakilan orangtua setiap kelas.

    Besarnya “sumbangan” dari dua kegiatan itu diperkirakan lebih dari 350jt rupiah. Tidak nampak ada pertanggungjawaban / laporan kepada orangtua.
    Mungkin juga Komite Sekolah menerima laporan dari sekolah tentang penggunaan dana.
    Kenyataannya orangtua sulit/ tidak dapat mengetahui penggunaannya.

    Untuk keadaan:
    -Komite Sekolah yang kurang aktif (dipertanyakan kontribusinya)
    -Pengumpulan dana/sumbangan oleh pengurus kelas
    -Sumbangan diserahkan langsung kepada pihak sekolah (tanpa kehadiran Komite Sekolah)

    Apakah cara seperti itu diperbolehkan?
    Bagaimana sebaiknya sikap pengurus orangtua menghadapi permintaan pihak sekolah? (bagaimanapun juga anak-anak kami masih bersekolah di sana).
    Kami khawatir menyampaikan aspirasi karena pihak sekolah mengetahui nama anak-anak dari pengurus kelas.

    Terimakasih atas jawabannya.
    Kami kira, keadaan seperti banyak terjadi di sekolah lainnya.
    Jawaban yang diberikan akan sangat bermanfaat bagi orangtua, sekarang dan masa yang akan datang.

    Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Apr 05, 2014 @ 02:52:32

      Prinsipnya pungutan dilarang, sementara sumbangan masih ditoleransi. Itupun harus dengan proses yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Apa itu demokratis, prosesnya dari, oleh, dan untuk warga sekolah. Transparan artinya direncanakan dan dilaksanakan secara terbuka, sehingga diketahui oleh semua warga sekolah. Sedang akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara publik. Oleh karena itu berasal dari dana publik, maka pertanggungjawabannya juga harus dilaporkan kepada publik atau masyarakat. Kalau sudah serti itu proses dan mekanisme, insyaallah semuanya akan berjalan lancar dan berhasil.

      Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Jun 02, 2014 @ 07:42:23

      Keberadaan KS di sekolah dimaksudkan agar ada hubungan dan kontribusi oranggtua/masyarakat kepada sekolah. Kalau ada tetapi tidak berpartisipasi apa gunanya? Kalau saya, apa pun bentuk kontribusi itu monggo2 saja. Tentu nanti harus ada akuntabilitas publiknya, dipertanggungjawabkan kepada ortu dan masyarakat.

      Reply

  31. vira
    Apr 28, 2014 @ 00:23:15

    bagaimana jika ada sekolah yang tidak memeprbolehkan adanya komite sekolah di sekolahnya? tlg dijawab ya Pak. tx

    Reply

    • suparlan
      May 08, 2014 @ 20:34:50

      Thanks.

      Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      May 11, 2014 @ 04:30:48

      Pertanyaannya dapat dikembalikan begini. Bagainya jikalau ada sekolah yang tidak melaksanakan amanat Undang-Undang dan PP? Salah.

      Reply

  32. mohamad amin
    May 13, 2014 @ 09:19:42

    Pa kalau saya mengajukan dana dari dari kementrian Pendidikan nasional dasar hukumnya apa ?

    komite sekolah sdn 19 pt pulogebang

    Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      May 13, 2014 @ 21:31:00

      Maksud bapak memohon bantuan dana kepada Kemendikbud? Hubukmnya mubah. Boleh mengajukan. Tapi, menurut UU pemerintah mempunyai kewajiban untuk membiayai pendidikan untuk anak-anak bangsa.

      Reply

  33. Puji Nuryati
    May 29, 2014 @ 15:55:29

    Selamat malam pak parlan,
    saya sedang menyelesaikan untuk tugas akhir saya penelitian, apakah bapak mengetahui pp yang mengatur tentang standar pembiayaan personalia untuk sekolah. menurut bapak apakah ada standar pembiayaan personalia khususnya untuk sekolah swasta, Mohon informasinya. terima kasih atas bantuan bapak.

    Reply

    • Suparlan Abdulbasir Salim
      Jun 02, 2014 @ 07:28:52

      PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjelaskan tentang 8 (delapan) standar, termasuk standar pendidik dan tenaga kependidikan dan standar pembiayaan. Klick http://www.google.com.

      Reply

  34. suparlan
    Jun 02, 2014 @ 23:00:53

    Bahkan telah disempurnakan dengan PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

    Reply

  35. tifa
    Jun 11, 2014 @ 10:33:30

    anak saya sekolah kelas 7 di sebuah SMPN di kota kertosono nganjuk,masih ada pungutan ‘uang gedung’ dan ‘pembayara tabungan wajib’,karena keterbatasan penghasilan,kami belum mampu melunasi uang gedung tersebut yang notabene tidak boleh mnengikuti UKK,benarkah ada peraturan/ketentuan seperti yang saya sebutkan diatas,kemudian apakah benar setiap siswa itu ‘wajib’ menabung,andaikata benar seperti itu peraturan yang di terapkan,audzubillahi min dzalik,anak saya akan jadi korban yang ke sekian kali program pendidikan sekolah negeri di negeriku tercinta

    Reply

  36. bakhtiar
    Jul 10, 2014 @ 04:38:32

    butuh petunjuk operasional keuangan komite sekolah

    Reply

  37. Empud Saepudin
    Jul 15, 2014 @ 08:27:03

    1. Dalam uraian di atas, dinyatakan bahwa pencalonan Pengurus Komite diajukan oleh Panitia sebanyak calon 30 orang yang akan ditetapkan paling banyak 15 orang, darimana sumbernya ketetapan ini? Peraturan apa, Pasal berapa dan ayat berapa, kayanya saya ketinggalan informasi?
    2. Dengan dihilangkannya Bendahara di Kepengurusan Komite menurut PP 17/2010 dan di- sentralisasikannya pengelolaan/pengurusan keuangan pada satu tangan yaitu Satuan Pendidikan, sehingga otorisator, ordonator, atau pemungutan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan diletakan pada satu tangan yaitu satuan pendidikan, apakah hal ini tidak akan menimbulkan kerawanan dalam tindak Korupsi.
    3. Keuangan sebagai partisipasi masyarakat atas dasar musyawarah antara Orang tua siswa dan Komite yang setiap tahun terkumpul di Kota kami bagi setiap SMAN/SMKN adalah berkisar antara 4-7 Milyar ( DSP dan SPP) yang dituangkan di dalam KAS (Kegiatan Anggaran Sekolah) berdasarkan, administrasi dulu sebelum keluarnya PP adalah Pemungutan dilakukan oleh “Pemungut” yang ditunjuk bersama berdasarkan SK Kepala Sekolah dan Ketua Komite, setelah dipungut disimpan di Rekening atas nama Kepala Sekolah dan Komite (spaceman berdua), dalam hal kebutuhan Kepala Sekolah mengajukan program bulanan berdasarkan KAS kepada Komite melalui Bendahara Komite , dan atas dasar itu Ketua Komite (dalam kedudukan sebagai Otorisator Dana Komite) menyerahkan uang bulanan tersebut kepada Kepala Sekolah yang setiap pengeluaran dibuatkan pertanggung jawaban ‘/kwitansi oleh satuan pendidikan yang diketahui oleh Ketua Komite. Disini unsur saling mengontrol ada, sekarang karena PP 17/2010, tidak diikutkan dalam pengelolaan Keuangan, seklipun keuangan itu bersumber dari masyarakat, dan perlu diingat bukan berstatus “hibah” kepda Sekolah, tapi berkaitan dengan program yang diajukan Komite, sehingga termasuk keuangan lembaga masyarakat, hasil musyawarah yang berdasarkan rapat orang tua. Memang betul Komite punya kewenangan pengawasan, namun pengawasan komite tidak sama dengan unsur pengawas lainnya seperti Insepektorat pengawasan, karena Komite tidak diperkenankan melakukan pemeriksaan dan introgasi (baca pembatasan kewenangan Komite dalam PP 17). Bagaimana Komentar Balik masalah ini>

    Reply

  38. Suparlan Abdulbasir Salim
    Jul 19, 2014 @ 10:50:38

    Untuk DPN, proses pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Anggota DPN. Untuk Komite Sekolah dilakukan dalam rapat orang tua/wali peserta didik dan tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan. Dalam Pasal 197 ayat (1) disebutkan sebagai berikut:
    Pasal 197
    (1) Anggota komite sekolah/madrasah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur:
    a. orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen);
    b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
    c. pakar pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
    Ketentuan pengurus KS yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris tersebut adalah ketentuan minimal.

    Reply

Komentar

*